China mengaku “sangat prihatin” atas laporan bahwa Amerika Serikat semakin membatasi penjualan teknologi AS kepada Huawei, perusahaan teknologi yang sejak lama disebut pejabat AS sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terkait dugaan dukungannya pada upaya spionase Beijing. Seperti pertama kali diberitakan oleh Financial Times, Departemen Perdagangan AS telah memberi tahu perusahaan-perusahaan Amerika bahwa pihaknya tidak akan lagi mengeluarkan lisensi ekspor teknologi ke Huawei. Kebijakan tersebut mengisolasi perusahaan yang bermarkas di Shenzen itu dari pasokan yang diperlukan untuk membuat produknya. Gedung Putih maupun Departemen Perdagangan AS belum menanggapi VOA atas permintaan konfirmasi terkait berita tersebut. Namun para pengamat mengatakan, langkah itu kemungkinan merupakan taktik baru dalam strategi geoekonomi pemerintahan Biden di tengah tekanan yang semakin besar dari Partai Republik untuk mengalahkan China. Tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan China mulai dilakukan sejak era pemerintahan Trump, di mana pada tahun 2019 Huawei ditambahkan ke dalam daftar hitam ekspor, meski dikecualikan bagi sejumlah perusahaan AS, termasuk Qualcomm dan Intel, untuk tetap memberikan lisensi teknologi non-5G. Sejak menjabat tahun 2021, Presiden Joe Biden telah mengambil langkah-langkah yang justru lebih agresif dibandingkan Trump. Kini, pemerintahan Biden tampaknya akan memberlakukan larangan penuh ekspor teknologi ke Huawei, kata Sam Howell, yang meneliti sains informasi kuantum di Center for a New American Security’s Technology and National Security program. “Sejumlah pembatasan baru ini, dari apa yang saya pahami sejauh ini, akan mencakup teknologi di bawah 5G,” katanya kepada VOA. “Jadi teknologi 4G, Wi-Fi 6 dan 7, kecerdasan buatan, juga kemampuan komputer dan cloud berperforma tinggi.” Apabila Departemen Perdagangan pada akhirnya menerapkan larangan itu, maka kemungkinan besar akan muncul penolakan dari perusahaan-perusahaan AS yang pendapatannya terpengaruh secara langsung, kata Howell. Saat ini Intel dan Qualcomm masih menjual semikonduktor yang digunakan dalam laptop dan telepon produksi Huawei. Huawei dan Beijing telah membantah klaim bahwa mereka merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuduh Washington “melebih-lebihkan konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara” untuk menekan pesaing dari China. “Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar” dan merupakan “hegemoni teknologi yang terang-terangan,” kata Mao. [rd/rs]
Category: Politik
Biden Belum Berhasil Bujuk Belanda Bergabung dalam Larangan Ekspor Cip ke China
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung Putih pada Selasa (17/1), Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya belum berhasil membujuk Belanda agar mendukung pembatasan baru yang diberlakukan AS terkait ekspor teknologi pembuatan semikonduktor ke China, yang merupakan bagian kunci strategi Washington dalam menghadapi persaingan melawan Beijing. Dalam kesempatan singkat di hadapan para wartawan sebelum pertemuan dilangsungkan, Biden mengatakan bahwa ia dan Rutte telah mengupayakan cara agar menjaga wilayah Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka demi “menghadapi tantangan China.” “Sederhananya, perusahaan-perusahaan kami, negara kami, sejauh ini sudah sejalan dengan apa yang telah kami lakukan dan visi kami untuk masa depan. Untuk itu, hari ini saya berharap dapat membahas cara agar kami dapat memperdalam hubungan kami dan mengamankan rantai pasokan kami untuk memperkuat kemitraan transatlantik,” tambahnya. Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, pemerintahan Biden akan meneruskan upayanya. “Kami tidak mendorong sekutu atau mitra kami. Kami berkonsultasi erat dengan mereka, dan mereka membuat keputusannya sendiri,” katanya dalam jumpa pers dengan wartawan pada Selasa (17/1). ASML Holding NV, produsen sistem litografi semikonduktor tercanggih di dunia yang diperlukan untuk memproduksi cip tercanggih, bermarkas pusat di Veldhoven, membuat Belanda memegang peranan penting dalam strategi cip Washington melawan Beijing. Sebelum kunjungan Rutte, Menteri Perdagangan Belanda Liesje Schreinemacher mengatakan bahwa Belanda tengah berkonsultasi dengan sekutu-sekutu Eropa dan Asia dan tidak akan secara otomatis menyetujui pembatasan baru yang diluncurkan Departemen Perdagangan AS pada Oktober lalu. “Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah menekan kami selama dua tahun dan kini kami harus menandatanganinya. Dan kami tidak akan melakukannya,” ujarnya. Rutte tidak menyebut isu semikonduktor sebelum pertemuannya dengan Biden. Ia justru berfokus pada masalah invasi Rusia ke Ukraina, di mana NATO telah bekerja sama mendukung Kyiv. Persaingan demi supremasi teknologi AS dan upaya Washington untuk memangkas pasokan teknologi penting ke perusahaan-perusahaan China dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Biden melangkah lebih jauh dengan mencoba mengonsolidasikan sekutu-sekutu AS di balik upaya tersebut, termasuk dengan Belanda, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang merupakan rumah bagi perusahaan-perusahaan terkemuka yang berperan penting dalam rantai pasok industri semikonduktor. [rd/rs]
Twitter akan Longgarkan Larangan Iklan Politik
Twitter mengatakan akan melonggarkan larangan pada iklan politik yang sudah berlaku selama tiga tahun ini. Langkah tersebut merupakan perubahan terbaru yang dilakukan Elon Musk saat ia mencoba meningkatkan pendapatan setelah membeli platform media sosial itu pada akhir tahun lalu. Twitter, pada Selasa (3/1) malam, mencuit bahwa “kami melonggarkan kebijakan iklan untuk iklan berbasis tujuan politik di Amerika Serikat .” “Kami juga berencana memperluas iklan politik yang akan kami izinkan dalam beberapa minggu mendatang,” cuit perusahaan itu dari akun Twitter Safety-nya. Pada tahun 2019, Twitter melarang semua iklan politik sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang penyebaran disinformasi di media sosial. Ketika itu CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan meskipun iklan di internet sangat kuat dan efektif untuk pengiklan komersial, “kekuatan itu membawa risiko yang signifikan terhadap politik karena dapat digunakan untuk memengaruhi suara yang berdampak pada kehidupan jutaan orang.” Langkah terbaru Twitter tampaknya merupakan terobosan dari kebijakan sebelumnya yang telah melarang penayangan iklan oleh kandidat, partai politik, atau pejabat pemerintah yang dipilih atau ditunjuk. Iklan politik merupakan bagian kecil dari keseluruhan pendapatan Twitter, yang mencapai kurang dari $3 juta dari total pengeluaran dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 2018. Ketika membatalkan larangan itu, Twitter mengatakan “iklan berbasis tujuan politik dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik penting” dan bahwa perubahan itu akan menyelaraskan kebijakan periklanan platform media sosial itu dengan kebijakan “televisi dan outlet media lainnya,” tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Facebook pada Maret 2021 mencabut larangan iklan isu politik dan sosial yang diberlakukan setelah pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2020. Musk menyebut dirinya sebagai pejuang kebebasan berbicara dan membeli Twitter karena ia tampaknya percaya bahwa perusahaan raksasa itu tidak sesuai dengan potensinya sebagai platform kebebasan berbicara. Tetapi miliarder Tesla itu terpaksa melakukan pemotongan biaya besar-besaran dan berebut untuk menemukan lebih banyak sumber pendapatan untuk menjustifikasi pembelian senilai $44 miliar itu. [em/jm]
Meta akan Tentukan Apakah Trump Dapat Kembali Aktif di Facebook
Pemilik Facebook, Meta Inc, sedang bersiap untuk mengumumkan apakah pihaknya akan mengizinkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kembali aktif di platform media sosial Facebook dan Instagram, Reuters mengutip Financial Times melaporkan pada Minggu (1/1). Raksasa media sosial itu sebelumnya mengatakan akan memutuskan pada 7 Januari apakah akan mengizinkan mantan presiden itu kembali. Namun, pengumuman keputusan itu diperkirakan mundur hingga akhir bulan ini, kata surat kabar itu, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Meta telah membentuk kelompok kerja untuk fokus pada masalah tersebut, menurut orang-orang yang mengetahui operasinya, kata laporan itu. Kelompok itu terdiri dari staf dari kebijakan publik dan tim komunikasi, serta dari tim kebijakan konten, tambah laporan tersebut. Meta tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Perkembangan tersebut terjadi setelah Elon Musk, pemilik baru Twitter, mencabut larangan permanen terhadap Trump di platform media sosial tersebut setelah melakukan polling pada pada November tahun lalu. Trump sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk kembali ke Twitter. “Saya tidak memiliki alasan (yang cukup) untuk itu,” kata mantan presiden itu melalui video ketika ditanya apakah dia berencana untuk kembali ke Twitter oleh sebuah panel pada pertemuan kepemimpinan tahunan Koalisi Yahudi Partai Republik. Trump telah melakukan serangan tanpa henti terhadap integritas pemungutan suara AS sejak kekalahannya dalam Pilpres 2020. Ia berupaya untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan pada tahun 2024, yang bertujuan untuk mendahului calon saingan dari Partai Republik. [ah/rs]
DPR AS Larang Penggunaan Aplikasi TikTok di Piranti Resmi Pemerintah
Aplikasi video asal China yang sangat populer, TikTok, telah dilarang digunakan di semua piranti yang dikelola Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, demikian petikan pernyataan bagian administrasi DPR. Larangan tersebut mengikuti undang-undang yang akan segera berlaku tentang larangan penggunaan aplikasi itu dari semua piranti pemerintah Amerika Serikat. Dalam pesan yang dikirim kepada semua anggota DPR dan staf, Kepala Pejabat Administratif DPR (CAO) mengatakan aplikasi TikTok itu dinilai “berisiko tinggi karena sejumlah masalah keamanan” dan harus dihapus dari semua piranti yang dikelola oleh DPR. Aturan baru itu mengikuti serangkaian langkah oleh pemerintah negara bagian AS yang melarang penggunaan TikTok pada piranti pemerintah. TikTok adalah aplikasi milik ByteDance Ltd. yang berbasis di Beijing. Hingga akhir pekan lalu, 19 negara bagian di Amerika Serikat telah memblokir sebagian aplikasi TikTok dari piranti yang dikelola negara karena khawatir pemerintah China dapat menggunakan aplikasi itu untuk melacak keberadaan warga Amerika dan menyensor konten. Omnibus RUU Anggaran bernilai 1,66 triliun yang disahkan pada minggu lalu untuk mendanai pemerintah Amerika Serikat hingga 30 September 2023, juga mencakup ketentuan yang melarang aplikasi itu pada piranti yang dikelola pemerintah federal dan mulai berlaku setelah Presiden Joe Biden menandatangani RUU itu menjadi undang-undang. Juru bicara Kepala Pejabat Administrasi DPR kepada Reuters pada Selasa (27/12) mengatakan “dengan pengesahan omnibus yang melarang TikTok pada piranti cabang eksekutif itu, CAO bekerjasama dengan Komite Administrasi DPR akan menerapkan kebijakan serupa di DPR.” Pesan kepada staf itu mengatakan siapa pun yang memiliki TikTok di pinranti mereka, akan segera dihubungi untuk menghapusnya. Pengunduhan aplikasi itu di masa mendatang juga akan dilarang. TikTok belum memberikan komentar apapun tentang aturan baru di Amerika Serikat itu. Anggota-anggota parlemen AS telah mengajukan proposal untuk menerapkan larangan aplikasi TikTok secara nasional. [em/ah]
Seoul: Peretas Korea Utara Curi Aset Virtual Senilai $1,2 Miliar
Para peretas Korea Utara telah mencuri sekitar 1,5 triliun won ($1,2 miliar) dalam bentuk mata uang kripto dan aset-aset virtual lainnya dalam lima tahun terakhir, kata dinas intelijen Korea Selatan, Kamis (22/12). Para ahli dan pejabat mengatakan Korea Utara telah beralih ke peretasan kripto dan aktivitas dunia maya ilegal lainnya sebagai sumber mata uang asing yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonominya yang rapuh dan mendanai program nuklirnya menyusul sanksi keras AS dan pandemi COVID-19. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS), mengatakan kemampuan Korea Utara untuk mencuri aset digital dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena negara tersebut telah terfokus pada kejahatan dunia maya sejak sanksi ekonomi PBB diperketat pada tahun 2017 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan misilnya. Sanksi PBB, yang diberlakukan mulai tahun 2016 dan 2017, melarang ekspor utama Korea Utara seperti batu bara, tekstil, dan makanan laut. Sanksi itu juga menyebabkan negara-negara anggota memulangkan para pekerja Korea Utara di luar negeri. Perekonomiannya mengalami kemunduran lebih lanjut setelah memberlakukan beberapa pembatasan paling ketat di dunia terhadap pandemi. NIS mengatakan para peretas Korea Utara yang disponsori negara diperkirakan telah mencuri 1,5 triliun won aset virtual di seluruh dunia sejak 2017, termasuk sekitar 800 miliar won ($626 juta) tahun ini saja. NIS menyatakan lebih dari 100 miliar won ($78 juta) dari total pencurian itu berasal dari Korea Selatan. Dinas intelijen itu mengatakan, para peretas Korea Utara diperkirakan akan melakukan lebih banyak serangan dunia maya tahun depan untuk mencuri teknologi canggih Korea Selatan dan informasi rahasia tentang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Korea Selatan. Awal bulan ini, diplomat senior dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang sepakat untuk meningkatkan upaya mengekang aktivitas siber ilegal Korea Utara. Pada bulan Februari, panel pakar PBB mengatakan Korea Utara terus mencuri ratusan juta dolar dari lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan mata uang kripto serta bursa-bursa. [ab/uh]
Negara-negara Kaya Menentang Pembentukan Dana Keanekaragaman Hayati Baru
Membuat kerangka pendanaan dunia yang baru untuk keanekaragaman hayati, yang menjadi permintaan utama negara-negara berkembang pada perundingan PBB di Montreal, “akan memakan waktu bertahun-tahun” dan kurang efektif dibandingkan mereformasi mekanisme keuangan yang ada, kata menteri lingkungan hidup Kanada pada Selasa (13/12). Posisi Kanada mencerminkan konsensus di kalangan negara-negara maju dalam isu sensitif yang telah muncul sebagai masalah utama dalam negosiasi untuk menyetujui kesepakatan baru dunia untuk mengatasi masalah lingkungan pada pertemuan yang disebut sebagai COP15 itu. Delegasi dari seluruh dunia telah berkumpul untuk menghadiri KTT, yang digelar di Montreal dari 7 hingga 19 Desember, untuk mencapai sebuah kesepakatan baru, yaitu sebuah kerangka kerja selama 10 tahun ke depan yang bertujuan menyelamatkan hutan-hutan, samudera, dan berbagai spesies di planet Bumi sebelum terlambat. Rancangan capaian mencakup komitmen untuk melindungi 30 persen daratan dan lautan dunia pada 2030, menghilangkan praktik penangkapan ikan dan subsidi pertanian yang berbahaya, serta mengatasi spesies invasif dan mengurangi pestisida. Puluhan negara, dipimpin Brazil, India, Indonesia dan negara-negara Afrika, menuntut subsidi keuangan sedikitnya $100 miliar (sekitar Rp1.553 triliun) per tahun hingga 2030, atau satu persen PDB dunia, untuk melindungi ekosistem. Subsidi itu saat ini masih berada pada angka $10 miliar (sekitar Rp155 triliun) per tahun. “Negara-negara di Utara paham bahwa ambisi harus diiringi dengan sumber daya keuangan,” kata Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada Steven Guilbeault dalam konferensi pers yang digelar di tengah-tengah perundingan. Akan tetapi “kekhawatiran saya adalah pembentukan kerangka pendanaan yang baru akan memakan waktu bertahun-tahun, dan selama itu, negara-negara di Selatan tidak akan menerima uang sepeser pun dari pendanaan tersebut,” tambahnya. Ia menyebut Global Environment Facility, mekanisme multilateral utama untuk keanekaragaman hayati yang saat ini berlaku, memakan waktu tujuh tahun untuk dibentuk. Para donor berkomitmen menyediakan $5,3 miliar dalam mekanisme pendanaan itu pada siklus kali ini, 2022-2026. “Untuk itu saya rasa lebih baik menggunakan kerangka pendanaan yang sudah ada” sambil mencoba mereformasinya agar pendanaan tersebut lebih bisa diakses, ujarnya. “Di sisi lain, kita harus menyepakati fakta bahwa pendanaan itu tidak boleh hanya berasal dari dana publik,” kata Guilbeault, yang menekankan bahwa kontribusi pihak swasta dan filantropis harus ikut berperan, demikian juga pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. “Kita perlu mendorongnya lebih kuat pekan ini,” pungkasnya, setelah perundingan pekan pertama berakhir dengan jalan buntu. [rd/ka]
Inggris Alami Cuaca Dingin yang Tak Normal
Inggris mengalami cuaca sangat dingin yang tidak seperti biasanya. Tiga anak kecil yang bermain di danau yang licin karena es di dekat Birmingham hari Minggu tewas setelah jatuh tercebur ke es. BBC mengatakan anak-anak lelaki itu berusia delapan, 11 dan 12 tahun. Seorang anak lelaki lainnya, yang berusia enam tahun, masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa para petugas bantuan darurat sepanjang malam melakukan pencarian terhadap dua anak lainnya yang diduga termasuk kelompok tersebut. Reuters melaporkan bahwa dua pembangkit listrik tenaga batu bara telah disiagakan “seandainya terjadi krisis listrik selama musim dingin.” Salju dan es mengganggu jaringan transportasi udara, bus dan kereta pada hari Senin, sehari sebelum rencana aksi mogok nasional pegawai kereta diperkirakan mengacaukan transportasi. Sekolah-sekolah ditutup di banyak daerah. [uh/ab]
Pakar: Proyek “Sabuk dan Jalan” China di Negara Kecil Berisiko Lingkungan
Proyek sabuk dan jalan China di negara-negara kecil kepulauan berfokus pada pariwisata dan infrastruktur. Namun, kalangan pakar mengingatkan, proyek-proyek itu bisa berisiko bagi lingkungan.
Elon Musk Resmi Jadi Pemilik Baru Twitter
Elon Musk resmi menjadi pemilik baru Twitter Inc. pada Kamis (27/10). Ia langsung memecat pejabat tinggi Twitter yang dituduh menyesatkannya dan tidak cukup memberikan petunjuk agar ia dapat mencapai ambisi-ambisi yang telah ia uraikan untuk platform media sosial berpengaruh itu. CEO perusahaan mobil listrik Tesla Inc TSLA.O itu mengatakan, ia ingin “mengalahkan” bot spam di Twitter, membuat algoritma yang menentukan bagaimana caranya agar konten disajikan kepada penggunanya tersedia bagi publik, dan mencegah platform itu menjadi ruang gema bagi ujaran kebencian dan perpecahan, bahkan di kala dirinya ingin membatasi penyensoran. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, Musk belum menjelaskan caranya untuk mewujudkan semua itu dan siapa yang akan menjalankan perusahaan media sosialnya tersebut. Ia sempat mengungkapkan niatnya untuk mengurangi pegawai, membuat 7.500 pegawai Twitter resah tentang masa depan mereka. Ia juga mengatakan pada hari Kamis bahwa ia tidak ingin membeli Twitter untuk memperoleh keuntungan, melainkan “untuk mencoba membantu umat manusia yang saya cintai.” Musk memecat Kepala Eksekutif Twitter Parag Agrawal, Kepala Urusan Keuangan Ned Segal dan Kepala Urusan Hukum dan Kebijakan Vijaya Gadde, menurut beberapa orang yang mengetahui hal itu. Ia menuduh mereka menyesatkan dirinya dan para investor Twitter terkait jumlah akun palsu di platform tersebut. Agrawal dan Segal berada di markas Twitter di San Francisco ketika kesepakatan itu selesai dipenuhi dan langsung dikawal keluar gedung, kata sumber-sumber tersebut. Twitter, Musk maupun para pejabat tersebut tidak segera menanggapi permintaan berkomentar. Akuisisi senilai $44 miliar (sekitar Rp683,7 triliun) itu merupakan puncak dari drama yang luar biasa, penuh lika-liku, yang menabur keraguan apakah Musk akan benar-benar melakukan akuisisi. Semua itu bermula pada 4 April lalu, ketika Musk mengungkapkan kepemilikan saham Twitter sebesar 9,2 persen, yang membuatnya menjadi pemegang saham terbesar perusahaan media sosial itu. Orang terkaya di dunia itu lantas setuju untuk bergabung dengan dewan perusahaan Twitter, hanya untuk kemudian menolaknya di menit-menit terakhir dan justru menawarkan diri untuk membeli perusahaan itu dengan harga $54,20 per lembar saham – penawaran yang ditanggapi Twitter dengan kebingungan: apakah ini hanya lelucon Musk lainnya Penawaran Musk nyatanya sungguhan dan dalam kurun waktu satu minggu kemudian, masih di bulan April, kedua pihak bersepakat pada harga yang ia tawarkan. Hal ini terjadi tanpa uji kelayakan apa pun dari pihak Musk terhadap informasi rahasia perusahaan, seperti yang biasanya dilakukan ketika mengakuisisi perusahaan. Pada minggu-minggu setelahnya, Musk meragukan keputusannya. Secara terbuka, ia mengeluh bahwa dirinya meyakini bahwa jumlah akun spam Twitter sebetulnya jauh lebih tinggi dari perkiraan Twitter sendiri yang diterbitkan dalam pengajuan peraturan, kurang dari 5 persen dari pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi. Pengacaranya lantas menuduh Twitter tidak memenuhi permintaannya atas informasi mengenai masalah tersebut. [rd/rs]