Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, pada Senin (21/8), menjanjikan dukungan penuh dari pemerintahnya untuk komunitas nelayan selama proses pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima ke laut, yang diperkirakan memakan waktu puluhan tahun. Dalam pertemuan dengan perwakilan sektor perikanan, Kishida menjanjikan langkah-langkah untuk melindungi reputasi industri perikanan hingga proses pembuangan air limbah radioaktif itu selesai. Kepala Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan Jepang Masanobu Sakamoto menegaskan kembali penolakan organisasinya terhadap pembuangan air limbah radioaktif itu. Ia mengatakan komunitas nelayan itu yakin dengan langkah-langkah keamanan yang diambil pemerintah, tetapi masih khawatir dengan dampak pada industri perikanan, dan menyambut baik janji pemerintah untuk memberikan dukungan. “Keamanan ilmiah dan rasa aman itu berbeda,” kata Sakamoto seraya menambahkan “meskipun aman, kerusakan reputasi tetap akan terjadi.” Penentuan Tanggal Pembuangan Air Limbah Radioaktif Berbicara pada wartawan, Kishida mengatakan tanggapan Sakamoto itu mengisyaratkan adanya pemahaman yang lebih baik, dan para menteri kabinet akan melangsungkan pertemuan pada hari Selasa (22/8) untuk menetapkan tanggal dimulainya proses pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah itu. Media pemerintah Jepang, NHK, mengatakan pemerintah berharap proses itu dapat dimulai paling cepat pada hari Kamis (24/8). Sakamoto menyambut baik janji pemerintah atas dukungan jangka panjangnya untuk perikanan dan upaya mencari dana tambahan yang diperlukan. Pemerintahan Kishida telah menawarkan dana sebesar 80 miliar yen atau sekitar US$550 juta untuk promosi penjualan dan langkah-langkah lain, dan untuk operasi penangkapan ikan yang berkelanjutan. Meredanya penolakan dari sektor industri perikanan adalah kunci pembuangan air limbah radioaktif tersebut karena pemerintah pada tahun 2015 telah berjanji untuk tidak memulai proses itu tanpa adanya “pemahaman” dari kelompok-kelompok nelayan, pasca pembuangan yang tidak disengaja dan tidak disetujui di masa lalu. Sistem Pendingin PLTN Fukushima Gempa bumi dan tsunami besar pada 11 Maret 2011 telah menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima Daiichi, menyebabkan tiga reaktor meleleh dan mencemari air pendinginnya. Air tersebut dikumpulkan, disaring, dan disimpan di sekitar 1.000 tangki, yang akan mencapai kapasitasnya pada awal tahun 2024. Para ilmuwan umumnya setuju bahwa dampak lingkungan dari air limbah yang telah diolah akan minimal, tetapi beberapa pihak meminta perhatian lebih pada puluhan radionuklida dosis rendah yang masih tersisa di dalamnya. Pemerintah mengumumkan rencana pembuangan air limbah radioaktif yang sudah diolah itu pada bulan April 2021, dan sejak saat itu telah menghadapi tentangan keras dari organisasi nelayan Jepang yang khawatir akan kerusakan lebih lanjut pada reputasi makanan laut mereka saat berjuang untuk pulih dari gempa bumi tahun 2011. Pemerintah dan operator pabrik mengatakan air limbah radioaktif itu harus dibuang untuk memberi ruang bagi penonaktifan pabrik dan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja dari tangki-tangki tersebut. Mereka mengatakan bahwa semua air yang telah diolah akan diproses ulang hingga mencapai tingkat yang dapat diterima secara hukum dan kemudian dicairkan, sehingga jauh lebih aman dibanding standar internasional. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menyerukan pemerintah Jepang untuk bekerja sama guna meningkatkan transparansi dan kredibilitas. Dalam laporan akhir pada bulan Juli lalu, IAEA menyimpulkan bahwa jika dilakukan sesuai rencana, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia akan minimal. Pemerintah juga telah meningkatkan upaya untuk menjelaskan rencana pembuangan air limbah radioaktif yang telah dikelola itu kepada negara-negara tetangga, terutama Korea Selatan, agar masalah tersebut tidak mengganggu hubungan mereka. [em/jm]
Category: Politik
Tiga Saksi dalam Sidang di Kongres AS: UFO Ada ‘di Wilayah Udara Kita’
Dua mantan pilot pesawat tempur Angkatan Laut dan seorang mantan perwira intelijen, pada Rabu (26/7), bersaksi tentang Unidentified Anomalous Phenomena atau Fenomena Anomali yang Tidak Teridentifikasi (UAP), juga dikenal sebagai UFO. Mereka menyampaikan kembali pengalaman yang mereka yakini bahwa mereka telah melihat UFO, dan mengimbau pemerintah Amerika Serikat agar lebih transparan tentang UFO. Mereka juga memperingatkan bahwa objek tak dikenal itu merupakan ancaman keamanan nasional. Komisi Pengawasan dan Akuntabilitas DPR AS mengadakan sidang dengar pendapat dengan anggota DPR dari fraksi Republik dan Demokrat. Para wakil rakyat mengungkapkan keprihatinan atas UAP dan ketakutan para pilot untuk melaporkannya. Salah seorang mantan pilot pesawat tempur itu, Ryan Graves, mengungkapkan, “Sementara kita bersidang di sini, UAP berada di wilayah udara kita, tetapi [keberadaan mereka] tidak dilaporkan. Penampakan ini jelas, sering, dan rutin. Militer, awak dan pilot pesawat komersial, pengamat terlatih yang hidupnya bergantung pada identifikasi yang akurat sering menyaksikan fenomena ini.” Pekan lalu juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan UAP memiliki ‘dampak pada rentang pelatihan kita’ ketika pilot sedang berlatih dan mereka melihat sesuatu tetapi tidak yakin apa itu. [ka/lt]
Advokat: Draf Perjanjian Kejahatan Siber Global Mengkhawatirkan
Perjanjian kejahatan siber global yang mendapat dukungan berbagai negara, termasuk Rusia, China, dan Venezuela membuat khawatir sejumlah negara demokrasi dan organisasi kebebasan sipil. Sejumlah negara dengan kepimpinan yang otoriter yang memiliki catatan hak asasi manusia dan kebebasan pers yang buruk, adalah pendukung awal dari perjanjian global PBB tersebut. Poin terakhir perjanjian itu akan dirundingkan di New York pada Agustus mendatang. Perjanjian yang pertama kali disarankan Rusia pada 2017 itu dimaksudkan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan siber. Perjanjian tersebut dapat menjadi landasan bagi negara-negara anggota untuk memperkenalkan undang-undang baru. Tujuan perjanjian itu adalah memerangi kejahatan siber global. Tetapi Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menyoroti beberapa isu, di antaranya bahwa perjanjian itu memungkinkan negara melakukan pengawasan dan penyensoran dengan kedok memerangi kejahatan siber. Sekilas, perjanjian internasional tentang kejahatan siber mungkin tampak seperti ide bagus, kata Barbora Bukovská dari organisasi kebebasan berpendapat, Article 19. “Namun perjanjian ini lebih dari sekadar untuk memerangi penipuan online, serangan siber dan kejahatan lainnya yang dilakukan melalui teknologi digital,” ujar Bukovská. “Draf ini mengikuti tren undang-undang kejahatan siber yang digunakan untuk menyerang kebebasan berpendapat, merongrong privasi, dan mengendalikan aktivitas online kita yang sah.” “Perjanjian itu juga memiliki konsekuensi nyata bagi jurnalis, pengkritik, pembela hak asasi manusia, dan masyarakat sipil,” tambah pakar yang berbasis di London itu. Rancangan perjanjian itu tidak memiliki perlindungan HAM dan akan memberi negara kewenangan luas untuk mengawasi yang bisa digunakan untuk menarget wartawan dan suara oposisi, kata para pakar. Komite ad hoc yang bertugas menyusun konvensi tersebut, yang terdiri dari beberapa negara, mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan China, tidak membalas email VOA yang meminta komentar untuk berita ini. [ka/lt]
Luhut Pastikan Indonesia Luncurkan Bursa Karbon di September 2023
Pemerintah berencana meluncurkan bursa karbon pada September mendatang. Apa urgensinya
Utusan AS John Kerry: Kerja Sama China-AS dalam Isu Iklim Perlu Ditingkatkan
Utusan Amerika Serikat untuk urusan lingkungan John Kerry mengatakan perlu lebih banyak usaha untuk menyusun perjanjian dengan China seputar isu-isu penting setelah melangsungkan pembicaraan selama tiga hari di Beijing yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan di antara kedua negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia itu. “Kami – tim dan pemerintahan AS – datang ke Beijing guna mengatasi masalah yang terjadi sejak Agustus lalu,” kata Kerry kepada reporter pada Rabu (19/7) malam. Pembicaraan tentang iklim dihentikan pada tahun lalu menyusul kunjungan ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke Taiwan, sebuah pulau yang diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayahnya. “Ini merupakan pertemuan tatap pertama sejak itu, dan kami berada di sini untuk membuat kemajuan baru,” kata Kerry. Kerry mengatakan lebih banyak pertemuan akan dilakukan di antara kedua negara menjelang pembicaraan konferensi iklim COP28 di Dubai pada akhir tahun. Li Shuo, penasihat isu iklim senior di kelompok lingkungan Greenpeace di Beijing, mengatakan pembicaraan pada minggu ini adalah “operasi penyelamatan rumit bagi dialog iklim AS-China” dan mengatakan pembicaraan itu dapat membuat hubungan kedua negara “semakin kuat.” “Dialog selanjutnya seharusnya dapat membantu menciptakan lebih banyak ambisi dalam menurunkan penggunanan batu bara, mengurangi emisi metana, dan membuka jalan untuk menghasilkan rumusan yang lebih kuat pada COP28,” ujarnya. Kerry sebelumnya mengatakan kepada Wakil Presiden China Han Zheng bahwa perubahan iklim adalah “ancaman universal” yang seharusnya ditangani secara terpisah dari perselisihan diplomatik luas yang terjadi antara China dan AS. Kerry mengatakan kepada Han bahwa membatasi suhu global hingga 1,5 derajat Celsius membutuhkan upaya signifikan dari pemerintah China untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan non-karbonnya, ungkap Departemen Luar Negeri AS setelah pertemuan antar kedua tokoh tersebut. [jm/lt/rs]
Departemen Luar Negeri AS Kembali Amankan Sistem Keamanan Cloud yang Sempat Diretas
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada Rabu (12/7), mengonfirmasi bahwa sistem keamanan berbasis cloud milik lembaga tersebut telah diretas. Departemen Luar Negeri adalah salah satu dari sejumlah lembaga pemerintah AS yang sistem keamanan berbasis cloud Microsoft miliknya telah diretas. “Saya dapat mengatakan bahwa bulan lalu kami mendeteksi aktivitas anomali. Kami segera melakukan dua hal,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. “Pertama, mengambil langkah segera untuk mengamankan sistem keamanan kami. Kedua, mengambil langkah segera untuk memberitahu Microsoft tentang peristiwa itu. Sebagai bagian dari kebijakan keamanan siber maka kami tidak akan membahas lebih rinci mengenai hal ini. Insiden itu masih dalam penyelidikan, dan kami akan terus memantau jaringan itu dan memperbarui prosedur keamanan kami,” tambahnya. Upaya pengamanan tersebut dilakukan setelah dalam rapat penasehat teknis pada hari Rabu, Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber Amerika Serikat bersama Biro Penyidik Federal (FBI) mengatakan bahwa Microsoft mengetahui adanya peretas yang mengakses dan mencuri data “dari sejumlah kecil akun” dengan menyamar sebagai pengguna yang memiliki akses. Peretasan itu menyasar pada pejabat-pejabat Amerika Serikat yang berurusan dengan China, dan hal tersebut diketahui oleh pihak Departemen Luar Negeri sebelum Menteri Luar Negeri Antony Blinken melakukan perjalanan ke Beijing pada bulan lalu. Lawatan itu berjalan sesuai rencana, dengan menjalankan prosedur keamanan yang lazim, di mana para delegasi harus menggunakan telepon dan komputer “sekali pakai.” Peretasan itu diungkapkan Microsoft pada Selasa (11/7) malam dalam sebuah unggahan blog. Microsoft mengatakan telah siaga dengan insiden peretasan, yang dinilai dilakukan oleh sekelompok peretas China yang didukung oleh pemerintah. Kelompok peretas China yang memusatkan perhatian pada tindakan spionase ini “diketahui menarget lembaga pemerintah di Eropa Barat” pada 16 Juni. Microsoft mengatakan kelompok peretas terebut, yang disebut Storm-0558, telah memperoleh akses ke akun-akun email yang menimbulkan dampak pada sekitar 25 organisasi, termasuk sejumlah lembaga pemerintah, sejak pertengahan Mei lalu dan juga pada sejumlah akun individu yang tampaknya terkait dengan lembaga-lembaga tersebut. Microsoft belum mengidentifikasi lembaga atau pemerintah yang terlibat dalam peretasan itu. [em/jm]
Indonesia Desak G20 Beri Label Hijau Biaya Penonaktifan PLT Batu Bara
Indonesia akan mendorong kelompok 20 ekonomi utama (G20) agar mengakui pinjaman untuk penonaktifan dini pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai investasi berkelanjutan pada pertemuan para menteri keuangan kelompok itu minggu depan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu (12/7). Sebuah koalisi negara-negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, telah berjanji untuk memobilisasi $20 miliar dana publik dan swasta untuk membantu Indonesia mengadopsi sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Dana ini dimaksudkan mempercepat target emisi puncak sektor ini selama tujuh tahun hingga 2030. Namun, sejumlah bankir mengatakan kepada Reuters bahwa para investor di Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) masih perlu diyakinkan bahwa penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang mungkin termasuk kompensasi bagi pemilik untuk menutup operasi lebih awal daripada siklus hidup asetnya, tidak akan dianggap sebagai pendanaan untuk batu bara. Banyak bank di berbagai penjuru dunia telah berjanji untuk menghentikan pendanaan aset-aset yang terkait dengan batu bara, bahan bakar fosil paling kotor, sebagai bagian dari kebijakan iklim mereka. Sri Mulyani mengatakan pemerintah-pemerintah negara ASEAN telah merevisi taksonomi hijaunya, kerangka kerja yang mendefinisikan investasi apa yang dianggap ramah lingkungan, sehingga pembiayaan semacam itu dianggap ramah lingkungan. Ia akan mempromosikan ini di G20 agar kelompok tersebut mengambil langkah yang sama. “Kami menginginkan aturan yang mengakui pembiayaan untuk transisi (energi), bukan aturan yang menghukumnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi energi terbarukan. “Akhir pekan ini saya akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 di Gujarat dan kami akan mendorong ini menjadi agenda global sehingga pembiayaan untuk transisi tidak menghadapi masalah,” katanya, mengacu pada pertemuan yang akan berlangsung di Gandhinagar India, 14 Juli hingga 18 Juli mendatang. Batu bara merupakan bahan bakar bagi lebih dari separuh pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menetapkan target untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2056, sebagai bagian dari tujuan negara untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060. Indonesia juga sedang menggarap skema keuangan terperinci untuk transisi energi, kata Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa skema itu harus dapat memastikan harga energi tetap terjangkau bagi lebih dari 270 juta orang Indonesia dan komunitas bisnis. Indonesia menargetkan penyelesaian rencana investasi terperinci untuk JETP itu pada bulan Agustus, menurut kepala Sekretariat JETP Indonesia. [ab/uh]
Hakim AS Batasi Pejabat Pemerintahan Biden untuk Berkomunikasi dengan Perusahaan Media Sosial
Seorang hakim federal Amerika Serikat, pada Selasa (4/7), membatasi sejumlah lembaga dan pejabat administrasi pemerintahan Presiden Joe Biden untuk bertemu dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan media sosial guna memoderasi konten mereka. Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung di Louisiana dan Mississippi yang menuduh bahwa pejabat-pejabat pemerintah Amerika Serikat telah melangkah terlalu jauh dalam upaya mendorong sejumlah perusahaan media sosial mengendalikan unggahan yang dikhawatirkan akan ikut mendorong keraguan warga pada vaksin ketika pandemi COVID-19 berlangsung, atau membatalkan hasil pemilu. Putusan itu menyatakan badan-badan pemerintah, seperti Biro Penyidik Federal (FBI) dan Departeman Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) tidak dapat berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan media sosial dengan tujuan untuk “mendesak, mendorong, menekan, atau membujuk – dengan cara apapun – untuk menghapus, menekan atau mengurangi konten yang berisi kebebasan berpendapat,” yang dilindungi oleh Klausul Kebebasan Berpendapat dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Departemen Kehakiman sedang meninjau perintah hakim tersebut, dan akan mengevaluasi pilihan mereka. Litigasi itu awalnya diajukan oleh mantan Jaksa Agung Missouri Eric Schmitt dan Jaksa Agung Louisiana Jeff Landry. Schmitt, yang pada bulan November lalu terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat, lewat akun Twitter-nya menyambut keputusan pengadilan tersebut. Ia menyebut putusan itu sebagai kemenangan bagi kebebasan berpendapat. Perintah hakim yang berisi pembatasan itu juga menyebut beberapa nama pejabat pemerintahan Biden, termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Kepala Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Keamanan Jen Easterly. Hakim Terry Doughty, dalam perintah yang disampaikan di pengadilan distrik AS untuk wilayah Distrik Barat Louisiana, membuat beberapa pengecualian dalam komunikasi antara pejabat-pejabat pemerintah dan perusahaan media sosial. Salah satu pengecualian itu adalah untuk memperingatkan tentang risiko soal keamanan nasional dan aktivitas kriminal. Perintah hakim itu pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Washington Post. Putusan tersebut menandai kemenangan bagi Partai Republik, yang telah menggugat pemerintahan Biden. Sebelumnya Partai Republik mengatakan pemerintah Biden telah menggunakan krisis kesehatan akibat pandemi virus corona dan ancaman informasi yang salah sebagai alasan untuk mengendalikan atau meredam pandangan-pandangan yang tidak setuju dengan pemerintah. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan langkah itu diambil untuk meredam informasi yang salah tentang vaksin COVID-19 guna mencegah kematian yang dapat dicegah. Meta Platforms yang merupakan payung perusahaan Facebook dan Instagran, bersama Twitter dan YouTube milik Alphabet belum menanggapi permohonan komentar atas putusan tersebut. [em/rs]
IAEA Setujui Rencana Jepang Lepaskan Air Limbah Radioaktif dari Fukushima
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memberikan persetujuan bagi rencana Jepang untuk melepaskan ribuan galon air limbah berkadar radioaktif ringan dari reruntuhan PLTN Fukushima ke laut. Dirjen IAEA Rafael Grossi, memprensetasikan tinjauan akhir badan pengawas nuklir PBB itu terhadap rencana pemerintah Jepang kepada PM Fumio Kishida hari Selasa (4/7) tidak lama setelah ia tiba di Tokyo. Grossi mengatakan rencana untuk melepaskan air limbah yang telah diolah dari Fukushima itu sesuai dengan standar keamanan global dan “akan memiliki dampak radiologi yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan.” Ia mengemukakan itu dalam pengantar tertulis untuk laporan itu, yang diselesaikan setelah peninjauan ulang selama dua tahun. Grossi dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Jepang lainnya yang terlibat dalam rencana pelepasan air yang terkontaminasi dari Fukushima, dan secara pribadi akan mengunjungi PLTN itu hari Rabu. PLTN tidak dapat dioperasikan lagi sejak 11 Maret 2011, ketika gempa bumi berkekuatan 9,0 memicu tsunami yang menyapu kawasan timur laut Jepang sebelum mencapai prefektur Fukushima. Gelombang tinggi melumpuhkan sistem pendingin dan suplai listrik dan menyebabkan pelelehan tiga reaktor, menyebabkan sejumlah besar radiatsi ke udara dan memaksakan evakuasi ratusan ribu warga. Ini menjadikannya sebagai bencana nuklir terburuk sejak kecelakaan Chernobyl tahun 1986. Operator PLTN tersebut, Tokyo Electric Power, diperkirakan akan menerima persetujuan akhir dari regulator nuklir Jepang untuk mulai melepaskan air radioaktif sekitar pekan ini. Jepang mengatakan air radioaktif, yang digunakan untuk mendinginkan batang-batang bahan bakar nuklir di Fukushima setelah bencana, telah diencerkan ke tingkat di bawah standar internasional, dan akan dilepaskan perlahan-lahan ke laut dalam beberapa dekade. Tetapi rencana itu mendapat tentangan dari nelayan lokal maupun di negara tetangga China dan Korea Selatan, karena kekhawatiran mengenai kemungkinan pencemaran pantai dan wilayah penangkapan ikan. Grossi akan mengunjungi Korea Selatan serta Selandia Baru dan Kepulauan Cook, setelah kunjungannya ke Jepang untuk meredakan kekhawatiran mengenai rencana itu. [uh/ab]
PBB akan Gelar Pertemuan Pertama tentang Potensi Ancaman AI terhadap Perdamaian Dunia
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan pertama tentang potensi ancaman kecerdasan buatan (AI) terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Inggris, yang melihat potensi yang luar biasa, namun juga risiko besar tentang kemungkinan penggunaan AI untuk senjata otomatis atau pengendalian senjata nuklir. Duta Besar Inggris Barbara Woodward, pada hari Senin (3/7), mengumumkan pertemuan tanggal 18 Juli mendatang sebagai inti dari kepresidenan Inggris pada dewan keamanan bulan ini. Pertemuan itu akan mencakup pengarahan oleh pakar AI internasional dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang bulan lalu memperingatkan atas bentuk AI paling canggih yang “mengganggu” dari para penciptanya. “Para ilmuwan dan pakar telah meminta dunia untuk bertindak, menyatakan AI sebagai ancaman keberadaan bagi umat manusia yang setara dengan risiko perang nuklir,” kata Guterres. Guterres mengumumkan rencana untuk menunjuk dewan penasehat bidang kecerdasan buatan pada bulan September untuk mempersiapkan prakarsa yang bisa diambil oleh PBB. Ia juga mengatakan, akan mendukung pembentukkan badan baru PBB soal AI dan menyarankan Badan Energi Atom Internasional, yang dibentuk berdasar pada pengetahuan dan memiliki beberapa kekuatan regulasi, sebagai contoh organisasi yang dapat diikuti. Woodward mengatakan, pertemuan akan memulai diskusi tentang implikasi AI, yang akan diikuti dengan KTT yang diselenggarakan di Inggris akhir tahun ini. Ia menambahkan Inggris ingin mendorong “pendekatan multilateral untuk menangani peluang besar dan risiko yang dimiliki kecerdasan buatan bagi kita semua,” dan menekankan bahwa “hal tersebut akan membutuhkan upaya global.” Pada bulan Mei, kepala bidang kecerdasan buatan dari perusahaan yang membuat ChatGPT mengatakan kepada Senat AS bahwa intervensi pemerintah akan sangat penting untuk memitigasi risiko dari meningkatnya sistem AI yang yang sangat kuat, seraya mengatakan bahwa kemajuan teknologi yang tercipta juga membuat orang-orang merasa khawatir akan bagaimana hal itu akan mengubah hidup mereka. Ia menambahkan pihak perusahaan juga khawatir akan hal itu. [ps/rs]