Pemungutan suara oleh para anggota Partai Konservatif di Inggris guna memilih perdana menteri berikutnya telah ditunda setelah badan mata-mata Inggris memperingatkan bahwa peretas dapat mengubah surat suara pemilih, demikian dilaporkan harian The Telegraph pada Selasa (2/8). Tidak ada ancaman spesifik datang dari negara yang Inggris anggap sebagai musuh, dan peringatan itu bersifat umum dan lebih merujuk kepada proses pemungutan suara serta kerentanannya, demikian ditambahkan oleh laporan itu. Akibat kekhawatiran itu, Partai Konservatif terpaksa membatalkan rencana yang memungkinkan para anggota mengubah suara mereka untuk memilih pemimpin berikutnya dalam kontes tersebut, demikian menurut The Telegraph. Surat suara dalam pemilihan tersebut kini belum disebarkan kepada sekitar 160 ribu anggota partai. Semua anggota kini telah mendapat informasi bahwa kemungkinan surat suara itu akan tiba paling lambat pada 11 Agustus, tambah laporan tersebut. Sebelumnya, pengiriman surat suara dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/8), lapor The Telegraph. Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss kini bersaing untuk meraih posisi pemimpin partai menggantikan Boris Johnson sebagai perdana menteri Inggris berikutnya. Truss memimpin dalam jajak pendapat di kalangan anggota Partai Konservatif, yang akan memutuskan siapa yang menjadi perdana menteri berikutnya pada 5 September setelah melangsungkan pemungutan suara selama berminggu-minggu. Markas Besar Komunikasi Pemerintah (GCHQ) mengumpulkan komunikasi dari seluruh dunia guna mengidentifikasi dan menghentikan ancaman terhadap Inggris. Seorang juru bicara dari Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC), yang merupakan bagian dari GCHQ, mengatakan, pihaknya memberikan saran kepada Partai Konservatif. “Mempertahankan proses demokrasi dan elektoral Inggris merupakan prioritas di NCSC, dan kami bekerja sama secara erat dengan semua partai politik di Parlemen, pejabat lokal, dan para anggota parlemen guna memberikan panduan keamanan siber dan dukungan,” juru bicara NCSC mengatakan kepada Reuters. “Sebagaimana yang Anda harapkan tentang otoritas keamanan siber nasional Inggris, kami menyediakan saran untuk Partai Konservatif terkait pertimbangan keamanan bagi pemungutan suara untuk memilih kepemimpinan secara daring,” tambah juru bicara itu. [jm/rs]
Category: Politik
Apakah Taliban telah Kehilangan Supremasi Digitalnya
Juru bicara kepala Taliban, Zabihullah Mujahid, mempunyai lebih dari 630.000 pengikut di akun Twitter resminya. Tetapi satu-satunya alamat situs yang tersemat di bawah profilnya, kini bertaut pada halaman yang telah dihapus. Mujahid dan timnya pernah dijuluki master propaganda daring, ketika Taliban melawan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Kini sebagai pemerintah de facto Afghanistan, penggunaan media digital di kalangan kelompok Taliban menghadapi sejumlah tantangah seperti penolakan layanan, kampanye permusuhan, dan penghapusan akun dari platform media sosial. Pekan lalu, Meta, perusahaan induk Facebook, menutup akun Facebook dan Instagram Radio Television Afghanistan (RTA) yang dikelola pemerintah dan Kantor Berita Bakhtar. Akun itu dibuat oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya yang didukung AS dan diserahkan kepada Taliban, yang menggunakannya untuk menyebarkan berita tentang pemerintah mereka. “Taliban dikenai sanksi sebagai organisasi teroris di bawah hukum AS, dan mereka dilarang menggunakan layanan kami berdasarkan kebijakan kami tentang Organisasi Berbahaya,” kata juru bicara Meta kepada VOA. “Itu berarti kami menghapus akun yang dikelola oleh atau mengatasnamakan Taliban, serta melarang pujian, dukungan dan perwakilan dari kelompok tersebut.” Ketika mencari komentar tentang berita ini, tautan ke saluran radio YouTube Taliban dikirim ke Google sebagai referensi. Dalam waktu kurang dari 24 jam, saluran itu kini hilang. “Google bertekad mematuhi Undang-undang sanksi AS yang berlaku dan menegakkan kebijakan terkait berdasarkan persyaratan layanannya. Karena itu, jika kami mendapati ada akun milik Taliban, kami akan menghentikannya,” kata juru bicara Google kepada VOA. [ps/jm]
Rusia akan Keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pasca 2024
Rusia hari Selasa (26/7) mengatakan akan menarik diri dari Stasiun Antariksa Internasional setelah 2024 untuk membangun pos orbitnya sendiri. Kepala antariksa negara itu menyampaikan pengumuman itu selama pertemuan dengan Presiden Vladmir Putin. Yuri Borisov, CEO badan antariksa negara Roscosmos, dalam pertemuan itu mengatakan Rusia berencana memenuhi janji kepada mitranya sebelum benar-benar mundur. “Tentu saja, kami akan mematuhi semua komitmen kami kepada mitra kami, tetapi keputusan untuk meninggalkan stasiun ini setelah 2024 telah dibuat,” kata Borisov selama pertemuan itu. “Saya pikir kami saat itu akan mulai bekerja di stasiun antariksa Rusia,” tambahnya. Moskow telah menjelaskan bahwa membuat stasiun antariksa Rusia adalah salah satu prioritas utamanya. Badan antariksa AS belum diberitahu secara khusus tentang penarikan Rusia dari Stasiun Antariksa Internasional, kata seorang pejabat senior NASA kepada kantor berita Reuters. NASA dan mitra lain yang terlibat dalam Stasiun Antariksa Internasional berharap untuk melanjutkan kemitraan mereka hingga tahun 2030, tetapi Rusia tidak mau berkomitmen untuk apa pun setelah tahun 2024. Pengumuman itu keluar pada saat ketegangan meningkat antara Barat dan Moskow karena invasi Rusia ke Ukraina. Ini juga terjadi hanya sebulan setelah NASA dan Roscosmos setuju untuk terus menggunakan roket Rusia untuk mengirim astronot ke stasiun antariksa. [my/jm]
Biden Umumkan Sejumlah Langkah Sederhana untuk Perangi Perubahan Iklim
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada Rabu (20/7), mengumumkan sejumlah langkah baru yang sederhana untuk memerangi perubahan iklim dan menjanjikan langkah-langkah lain yang lebih kuat. Ia mengatakan, “ini adalah keadaan darurat dan saya akan memandangnya demikian.” Meski demikian, Biden tidak mengumumkan status darurat iklim resmi, seperti yang diharapkan Partai Demokrat dan kelompok-kelompok peduli lingkungan, setelah seorang senator Demokrat dengan suara yang menentukan justru menggugurkan harapan untuk menggolkan sebuah rancangan undang-undang guna menanggulangi perubahan iklim secara menyeluruh. Biden sendiri mengisyaratkan bahwa pengumuman itu bisa terjadi. “Jelasnya,” kata Biden, “perubahan iklim adalah keadaan darurat, dan dalam beberapa minggu ke depan saya akan menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden untuk mengubah kata-kata ini menjadi langkah resmi pemerintah, melalui pernyataan, perintah eksekutif dan kekuasaan pengaturan yang sesuai, yang dimiliki seorang presiden.” Biden menyampaikan janjinya di lokasi bekas pembangkit listrik tenaga batu bara di negara bagian Massachusetts. Bekas pembangkit listrik Brayton Point di kota Somerset itu beralih menjadi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, di mana Biden memilihnya sebagai perwujudan simbolik transisi ke energi bersih yang ia upayakan namun sulit diwujudkan dalam 18 bulan pertama masa pemerintahannya. Langkah eksekutif yang diumumkan itu akan meningkatkan industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Teluk Meksiko dan sisi tenggara Amerika Serikat. Langkah itu juga akan memperluas upaya untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan suhu melalui berbagai program yang dikelola Badan Manajemen Kedaruratan Federal, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS, serta lembaga lainnya. Kunjungan Biden ke lokasi itu dilakukan ketika suhu sangat panas yang bersejarah ‘memanggang’ Eropa dan AS. Suhu udara mencapai 46 derajat Celcius di Portugal selagi kebakaran hutan melanda Spanyol dan Prancis. Sementara Inggris, pada Selasa (29/7), mencatatkan rekor suhu tertinggi yang pernah terekam. Setidaknya 60 juta warga Amerika dapat menjalani hari dengan temperatur tinggi selama beberapa hari ke depan ketika kota-kota di seluruh Amerika menghadapi gelombang panas yang lebih parah dan lama, yang disebut para ilmuwan disebabkan oleh pemanasan global. [rd/em]
Senator AS dari Partai Demokrat Desak Biden untuk Umumkan Status Darurat Iklim
Dua senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendesak Presiden AS Joe Biden pada Senin (18/7) untuk mengumumkan status darurat iklim dan menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk meningkatkan produksi berbagai produk dan sistem energi terbarukan, termasuk panel surya. Senator Sheldon Whitehouse dan Jeff Merkley, yang berbicara beberapa hari setelah gagal mengesahkan undang-undang perubahan iklim di lantai Senat, juga meminta Biden untuk menggunakan mimbar Gedung Putih untuk menarik perhatian semua pihak terhadap krisis terkait iklim di AS. “Ini saatnya bagi pemerintahan Biden untuk beralih ke strategi iklim yang sangat agresif,” kata Merkley. Pekan lalu Biden mengatakan dirinya akan mengambil langkah-langkah yang tidak ia rinci untuk mengurangi emisi iklim, setelah Senator Demokrat Joe Manchin menarik dukungannya untuk undang-undang perubahan iklim, yang sempat diharapkan Demokrat bisa digolkan sebelum anggota Kongres meninggalkan Washington untuk reses selama Agustus. Di lantai Senat dengan suara yang terbagi rata, dukungan Manchin menjadi sangat penting untuk meloloskan legislasi yang tidak didukung senator dari Partai Republik. Manchin dan Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer telah mendiskusikan kredit pajak senilai $300 miliar bagi berbagai industri, termasuk tenaga surya dan angin, penangkapan karbon dari pembangkit listrik, serta tenaga nuklir, yang menghasilkan listrik hampir bebas emisi. Whitehouse mengatakan, dirinya sudah berbicara kepada Gedung Putih tentang perlunya mengambil tindakan eksekutif yang agresif, namun tidak memberi rincian apapun. “Saya sudah berbicara kepada Gedung Putih tentang mengambil langkah awal dan bersikap agresif serta melakukan semua yang ada dalam kekuasaan eksekutif yang belum dilakukan sejauh ini,” ungkapnya. Whitehouse mengatakan, perbincangan itu mengangkat kembali seruan publiknya untuk sejumlah inisiatif, dari peraturan karbon yang lebih ketat bagi kendaraan dan pembangkit listrik, hingga tarif perbatasan karbon dan potensi litigasi federal terhadap industri bahan bakar fosil. Namun demikian, belum jelas sejauh mana Gedung Putih bisa mengambil tindakan setelah Mahkamah Agung AS bulan lalu secara efektif membatasi wewenang Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk mengeluarkan peraturan mengenai emisi yang melibatkan masalah-masalah “ekonomi dan politik” yang penting. [rd/rs]