Pihak berwenang Indonesia pekan ini akan mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terpencil di wilayah Papua, di mana ribuan orang menghadapi kelaparan akibat kekeringan, kata Suharyanto, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (31/7) Enam orang tewas sejak Juni di Kabupaten Puncak, kawasan pegunungan di Papua Tengah, karena musim salju yang langsung diikuti oleh musim kemarau panjang yang menghancurkan tanaman-tanaman pangan. Akses ke kawasan itu terhambat oleh medan yang sulit dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok separatis bersenjata, kata pihak berwenang. Suharyanto mengatakan dalam sebuah pernyataan pihak berwenang akan mengirimkan makanan, susu, dan bantuan lainnya ke wilayah tersebut pada hari Rabu. Kawasan ini hanya dapat diakses melalui kendaraan roda dua dan helikopter. Sebelumnya pada hari Senin, ia mengatakan pada konferensi pers bahwa penduduk Puncak menderita kekeringan setiap tahun “tetapi tahun ini lebih ekstrem” bahkan ada yang meninggal karena kelaparan. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa empat orang meninggal karena kelaparan tahun lalu di wilayah yang sama. Ia mengatakan. kekeringan itu disebabkan oleh perubahan iklim. Presiden Joko Widodo pada hari Senin menginstruksikan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah di Papua Tengah, dan menambahkan “itu adalah area khusus yang selama musim salju … tidak ada tanaman yang dapat tumbuh.” Puncak berada di dekat gunung tertinggi di Indonesia, salah satu tempat langka di mana salju turun di negara ini. Meskipun kaya akan emas, tembaga, kayu dan gas alam, Papua adalah salah satu wilayah termiskin dan terbelakang di Indonesia. Pertempuran tingkat rendah, tetapi semakin banyak menelan korban jiwa, telah berlangsung di Papua yang kaya sumber daya sejak diintegrasikan ke Indonesia lewat referendum yang diawasi oleh PBB pada tahun 1969. Indonesia memperkirakan musim kemarau yang parah akibat dampak pola cuaca El Nino tahun ini, yang mengancam panen dan meningkatkan risiko kebakaran hutan, kata Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bulan lalu. [ab/uh]
Category: Indonesia
Green School Bali Siapkan Kerangka Pendidikan untuk Masa Depan yang Berkesinambungan
Sekolah Internasional atau yang kini disebut Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Green School merupakan satu-satunya sekolah di Bali dan juga Indonesia yang mendidik para murid untuk berwawasan lingkungan secara terpadu. Lima belas tahun sejak menerima murid pertamanya, Green School mempertahankan misinya untuk mendidik generasi yang bisa membawa perubahan untuk menyelamatkan bumi. Sekolah yang terletak di sepanjang Sungai Ayung di Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ini berdiri di tengah rerimbunan pepohonan dengan alam asri. Bangunan sekolah beratap alang-alang dan infrastrukturnya sebagian besar dari batang-batang bambu. GS telah delapan kali meluluskan para siswa SMU sejak 2013. Kepala Sekolah Green School Bali, Sal Gordon menjelaskan prioritas lembaga pendidikan ini dalam menyelamatkan bumi. “Misi Green School Bali adalah kami merupakan komunitas pelajar yang ingin membuat bumi berkesinambungan. Kami yakin pendidikan bisa menjadi mekanisme regenerative, mekanisme perubahan untuk membuat masa depan yang berkelanjutan,” paparnya. “Kita Menyaksikan bumi berubah dengan cepat, masa depan tidak menentu dengan masalah-masalah yang lebih kompleks bagi generasi mendatang. Kami yakin sistem pendidikan perlu beradaptasi pada kebutuhan di masa depan,” tambah Gordon. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, Gordon mengatakan Green School menciptakan model pembelajaran baru, seperti model pendidikan seperti apa yang diusung sekolah terssebut. Green School Bali berlandaskan alam, dan sangat berkelanjutan, dengan mengkaji ulang bagaimana komunitas berperan dan berinteraksi jadi murid bukan hanya belajar dari para guru. Model baru ini memungkinkan semua yang terlibat dengan sekolah untuk belajar bersama,mulai dari guru, murid, organisasi di sekitarnya, termasuk para tamu yang berkunjung ke GS, untuk membuat alam dan lingkungan menjadi berkesinambungan. Kurikulum Green School berbeda dengan SPK lainnya di Indonesia. “Bagian pedagogik (pendidikan yang diajarkan) kami berbeda, analisa dan praktik-praktik pendidikan juga cukup berbeda. Kami yakin menciptakan apa yang kami sebut sekolah masa depan, sekarang,” katanya. “Sekolah yang membahas mengenai keberlangsungan bukan hanya berlanjutnya lingkungan, namun pola pikir pemecahan masalah yang sesungguhnya, keberlangsungan secara holistik, praktik-praktik, ekonomi, sosial budaya, praktik-praktik kesehatan pribadi. Kita tahu masa depan yang berkesinambungan memerlukan hal ini. Bukan hanya masalah lingkungan,” tambah Gordon. Meskipun memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda dari sekolah pada umumnya Dr. Ni Putu Tirka Widanti, pendiri dan Ketua Pengurus Yayasan Kulkul, entitas hukum yang melandasi pendirian lembaga pendidikan GS di Bali menegaskan, ada kurikulum wajib yang tetap dijarkan kepada murid-murid Green School. “Kegiatan Green School dalam hal ini pendidikannya harus in line, harus sejajar, harus ikut dengan aturan dari Kemendiknas karena sehubungan GS ini berada di wilayah hukum Indonesia, khususnya di desa Sibang Kaja. Dalam hal ini memastikan bila ada WNI yang bersekolah di GS memastikan ada 3 Mata Pelajaran yang diajarkan, yaitu Pancasila, Bahasa Indonesia dan Agama,” tuturnya. Kerangka pendidikan terkait perubahan iklim yang diajarkan sekolah ini disusun sesuai dengan tingkat pendidikan murid, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Gordon mengatakan dengan tidak mengesampingkan pembelajaran akademik, seperti matematika, sains dan literasi, GS juga menerapkan kerangka belajar tentang perubahan iklim berdasarkan tema, seperti laut, sungai, produksi pangan, dan semua yang terkait dengan lingkungan. Tema-tema pembelajaran ini juga kerap sejalan dengan tema-tema yang dicanangkan PBB. [my/ah]
Luhut Pastikan Indonesia Luncurkan Bursa Karbon di September 2023
Pemerintah berencana meluncurkan bursa karbon pada September mendatang. Apa urgensinya
BNPB: Cuaca Kering Tingkatkan Risiko Kebakaran Hutan di Indonesia
Pihak berwenang Indonesia mengatakan pada hari Senin (24/7) bahwa jumlah area di mana kebakaran dapat terjadi naik dua kali lipat selama seminggu terakhir karena cuaca kering. Fakta ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran hutan yang luas bahkan sebelum puncak musim kemarau. Jumlah titik panas yang tercatat antara 17 Juli dan 23 Juli melonjak menjadi 12.701 dari 6.082 seminggu sebelumnya, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagian besar peningkatan titik panas terlihat di Kalimantan, Jawa dan Papua, kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. “Walaupun tidak semua titik panas berubah menjadi titik api, namun kita tetap harus waspada karena peningkatan yang signifikan yang kita lihat,” ujarnya dalam sebuah pengarahan yang berlangsung virtual. Ia mengatakan, Indonesia belum mencapai puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung antara Agustus hingga awal September. Badan cuaca Indonesia mengatakan Indonesia tahun ini diperkirakan akan mengalami musim kemarau paling parah sejak 2019, sebagian karena kembalinya pola cuaca El Nino. Abdul memperingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api tanpa pengawasan dan untuk melaporkan penurunan muka air yang signifikan di area lahan gambut. Ia juga mengatakan pihak berwenang sedang melakukan patroli udara di enam provinsi prioritas. Indonesia mengalami kebakaran hutan dahsyat pada tahun 2015 dan 2019. Kabut asap yang ditimbulkan kedua peristiwa kebakaran itu sempat menyelimuti sebagian wilayah Asia Tenggara. Bank Dunia mengatakan, kebakaran pada tahun 2019 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $5,2 miliar di delapan provinsi Indonesia. [ab/uh]
Indonesia Desak G20 Beri Label Hijau Biaya Penonaktifan PLT Batu Bara
Indonesia akan mendorong kelompok 20 ekonomi utama (G20) agar mengakui pinjaman untuk penonaktifan dini pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai investasi berkelanjutan pada pertemuan para menteri keuangan kelompok itu minggu depan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu (12/7). Sebuah koalisi negara-negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, telah berjanji untuk memobilisasi $20 miliar dana publik dan swasta untuk membantu Indonesia mengadopsi sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Dana ini dimaksudkan mempercepat target emisi puncak sektor ini selama tujuh tahun hingga 2030. Namun, sejumlah bankir mengatakan kepada Reuters bahwa para investor di Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) masih perlu diyakinkan bahwa penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang mungkin termasuk kompensasi bagi pemilik untuk menutup operasi lebih awal daripada siklus hidup asetnya, tidak akan dianggap sebagai pendanaan untuk batu bara. Banyak bank di berbagai penjuru dunia telah berjanji untuk menghentikan pendanaan aset-aset yang terkait dengan batu bara, bahan bakar fosil paling kotor, sebagai bagian dari kebijakan iklim mereka. Sri Mulyani mengatakan pemerintah-pemerintah negara ASEAN telah merevisi taksonomi hijaunya, kerangka kerja yang mendefinisikan investasi apa yang dianggap ramah lingkungan, sehingga pembiayaan semacam itu dianggap ramah lingkungan. Ia akan mempromosikan ini di G20 agar kelompok tersebut mengambil langkah yang sama. “Kami menginginkan aturan yang mengakui pembiayaan untuk transisi (energi), bukan aturan yang menghukumnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi energi terbarukan. “Akhir pekan ini saya akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 di Gujarat dan kami akan mendorong ini menjadi agenda global sehingga pembiayaan untuk transisi tidak menghadapi masalah,” katanya, mengacu pada pertemuan yang akan berlangsung di Gandhinagar India, 14 Juli hingga 18 Juli mendatang. Batu bara merupakan bahan bakar bagi lebih dari separuh pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menetapkan target untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2056, sebagai bagian dari tujuan negara untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060. Indonesia juga sedang menggarap skema keuangan terperinci untuk transisi energi, kata Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa skema itu harus dapat memastikan harga energi tetap terjangkau bagi lebih dari 270 juta orang Indonesia dan komunitas bisnis. Indonesia menargetkan penyelesaian rencana investasi terperinci untuk JETP itu pada bulan Agustus, menurut kepala Sekretariat JETP Indonesia. [ab/uh]
Aliansi Sulawesi Terbarukan Desak Penuntasan Dugaan Penyelundupan Biji Nikel ke China
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Aliansi Sulawesi Terbarukan mendesak pihak berwenang mengusut tuntas dugaan ekspor ilegal bijih (ore) nikel ke China.
Indonesia Harap Jepang Jamin Pembuangan Air Limbah PLTN Fukushima Tak Bahayakan Lingkungan
Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima dilakukan secara transparan dan tidak membahayakan lingkungan.
Dampak Perubahan Iklim, Desa Cemarajaya di Karawang Perlahan Tenggelam
Desa Cemarajaya, Karawang, Jawa Barat, terkikis oleh air laut akibat perubahan iklim dunia. Masyarakat pesisir yang tersisa di desa itu kini berjuang tanpa henti untuk membangun pertahanan guna melindungi rumah mereka. Laut lepas menyapu area pantai, menenggelamkan sebagian besar wilayah desa Cemarajaya, yang terletak sekitar 80 kilometer timur laut Jakarta. Kantor berita Associated Press merekam video wilayah desa tersebut pada Desember lalu. Pulau Jawa, rumah bagi sekitar 145 juta orang, adalah pulau terpadat di dunia. Para ilmuwan mengatakan sebagian pulau itu akan sepenuhnya hilang ke laut dalam beberapa tahun mendatang. Bagian lain dari wilayah Indonesia yang mengalami banjir terus-menerus kurang mendapat perhatian. Menurut kepala desa Cemarajaya, area desa yang terletak enam kilometer dari pantai di sepanjang perbatasan desa itu telah terkikis dalam 20 tahun terakhir. Warga Ella Setiaputri dan tetangganya mengisi karung pasir untuk ditumpuk di depan rumahnya, menjelang air pasang berikutnya. Jalan utama di desa itu runtuh dua kali dalam enam bulan terakhir akibat air pasang, yang pertama pada Desember tahun lalu. Insiden serupa kemudian kembali terjadi pada April lalu. “Saya sudah menghabiskan lebih dari 100 karung setiap hari. Butuh 20 karung setiap air pasang. Tapi tetap saja karung pasir, tidak kuat,” kata Ella. Ermin Bin Wangi yang sempat berprofesi sebagai seorang nelayan mengaku pendapatannya dari melaut yang tidak bisa diandalkan, membuatnya harus mendirikan sebuah toko kecil di jalan utama. “Saya tidak punya pekerjaan lagi, saya ingin membuka warung kecil, lalu jalan ambruk, sehingga toko saya tutup,” ujarnya. Kini Ermin memilih memperbaiki jaring ikan untuk mengisi hari-harinya. Edvin Aldrian, profesor di bidang meteorologi dan klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa area pesisir di utara Jawa menderima dampak yang cepat dan parah dari perubahan iklim. “Peningkatan level permukaan air laut di Pantura mempunyai sejumlah tantangan. Yang pertama, area pantainya miring dan lautnya dangkal. Lalu, kami juga berurusan dengan laur yang memiliki karakteristik ombak tinggi yang muncul dua kali dalam sehari,” ujarnya. Edvin menambahkan bangunan beton tidak cocok untuk wilayah pesisir dan menyarankan penggunaan solusi yang lebih ramah secara ekologi. [ps/rs]
Satu Meninggal dan 25 Gempa Susulan Terjadi di Yogyakarta
Hingga dua jam setelah gempa, satu orang dinyatakan meninggal, satu luka-luka dan kerusakan bangunan masih terus didata. Angka mungkin berubah, seiring gempa susulan yang tercatat sudah terjadi 25 kali dengan magnitudo berkisar 2,8 hingga 4,2 skala richter. Data sementara menyebut, satu orang dinyatakan meninggal karena kaget merasakan gempa besar yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya, pada Jumat malam pukul 19.57. Data korban dan kerusakan di kabupaten Bantul, disampaikan Kepala Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Yuli Herwanta. “Kejadian gempa tadi berdampak pada 31 kerusakan rumah, sementara data saat ini. Proses pendataan masih berlangsung, 31 rumah itu ada di 12 kecamatan. Dan ada juga yang luka karena berlari takut, jatuh. Ada yang meninggal dunia satu, karena kaget,” papar Agus dalam keterangan resmi kepada media pada pukul 22.30 WIB. Sementara dari data Tim Reaksi Cepat BPBD DIY hingga pukul 22.00 WIB, ada 40 titik kerusakan di kabupaten Gunungkidul, 9 titik kerusakan di Bantul dan 5 titik kerusakan di Kulonprogo. Rata-rata kerusakan berupa keretakan dinding rumah dan genteng yang rontok. Gempa yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya kali ini memang relatif cukup besar, dibanding gempa-gempa yang terjadi sebelumnya. Warga yang terkejut, lari dari rumah dan berkumpul di halaman hingga beberapa saat. Kepanikan juga dilaporkan terjadi di sejumlah pusat massa, seperti di sejumlah mall, pusat wisata kawasan Malioboro, dan pusat kuliner. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengoreksi data awal, dan menyatakan bahwa gempa pada Jumat pukul 19.57 WIB memiliki kekuatan 6,0 skala richter di kedalaman 67 KM. “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah, atau kedalaman menengah akibat adanya aktivitas tumpukan lempeng Indo-Australia yang menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia,” kata Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati. Dwikorita juga mengatakan, hasil analisis mekanisme sumber gempa, menunjukkan bahwa gempa bumi Jumat petang memiliki mekanisme pergerakan atau patahan naik. BKMG mencatat, gempa paling keras dirasakan goncangannya di beberapa wilayah, seperti Bantul di Yogyakarta, Tulungagung, Nganjuk, Ponorogi, Pacitan dan Trenggalek di Jawa Timur, dan Kebumen di Jawa Barat pada skala IV MMI. Kerusakan ringan juga tercatat terjadi di berbagai wilayah sepanjang selatan Jawa, antara Pacitan di Jawa Timur hingga Kebumen di Jawa Tengah. “Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan gempa susulan signifikan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah lemah. Sehingga dihimbau untuk tidak menempati bangunan yang secara strukrtu sudah rusak,” lanjut Dwikorita. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, tercatat berbagai kerusakan di rumah warga dan gedung perkantoran di Gunungkidul, Bantul, Pacitan hingga Kebumen. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr Daryono memaparkan, wilayah Yogyakarta memang merupakan wilayah seismik aktif dan kompleks. Baik di laut maupun darat, terdapat sumber gempa yang potensial. “Dari laut terdapat zona subduksi yang memiliki potensi magnitude target mencapai 8,7 skal richter dan di daratan terdapat sesar opak yang cukup aktif dan bisa memiliki magnitude target mencapai 6,6,” ujarnya. Dalam catatan sejarah, sejak tahun 1800, zona megatrust di Yogyakarta telah memicu 12 kali gempa, dengan gempa besar terakhir pada 2 september 2009 berkekuatan 7,8. “Gempa alam ini merupakan alarm yang mengingatkan kita, bahwa zona subduksi selatan Jawa memang masih aktif,” tambahnya. Tidak hanya gempa bumi yang pernah terjadi, kata Daryono, sejarah juga mencatat ada delapan kali tsunami di selatan Jawa, yaitu tahun 1880,1840,1859,1904,1921,1957, 1994 dan di 2006. “Ini merupakan catatan penting terkait dengan potensi dan bahaya pada tsunami di selatan Yogyakarta dan selatan Jawa pada umumnya,” kata Daryono. Sementara itu, BNPB menghimbau warga untuk waspada dan siap siaga, mengantisipasi gempa susulan. “Pastikan struktur bangunan rumah tetap kokoh sebelum kembali ke dalam rumah pascagempa. Persiapkan tas siaga bencana apabila harus melakukan evakuasi ke tempat aman sementara. BNPB juga mengimbau warga untuk tidak terpancing informasi palsu atau hoaks yang terkait dengan fenomena gempa bumi,” papar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D. [ns/dw]
Bisa Tekan Emisi, Begini Penjelasan Mekanisme Perdagangan Karbon
Beberapa bulan terakhir, istilah “perdagangan karbon” berseliweran di media. Tren itu tak lepas dari upaya Pemerintah Indonesia menggulirkan perdagangan karbon sebagai upaya untuk mencapai target pengurangan emisi gas kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri pada 2030. Tapi, apa sih sebenarnya perdagangan karbon itu? Bagaimana perdagangan karbon bisa membantu mengurangi emisi? Yuk, simak penjelasan berikut. Apa itu perdagangan karbon? Perdagangan karbon adalah jual-beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Sertifikasi atau izin pelepasan karbon itu disebut juga kredit karbon (carbon credit) atau kuota emisi karbon (allowance). Satu kredit karbon setara dengan pengurangan atau penurunan emisi sebesar satu ton CO2. Emisi CO2 dihasilkan oleh antara lain pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas dan minyak bumi), pembakaran hutan, dan pembusukan sampah organik. Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol Kyoto, pada 11 Desember 1997. Nah, siapa pembeli dan penjual kredit karbon? Pembeli kredit karbon atau allowance adalah industri, negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Misalnya, pabrik baja, pembangkit listrik batu bara (PLTU) atau pembangkit listrik gas, pusat data (data center) dan sektor transportasi. Para penjual kredit karbon adalah perusahaan atau negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi CO2 atau yang kegiatannya menghasilkan sedikit sekali CO2. Contohnya antara lain, perusahaan konservasi hutan; pembangkit energi terbarukan – pembangkit tenaga surya PLTS, pembangkit tenaga bayu (PLTB), atau kegiatan pengolahan sampah organik. Kredit karbon tidak serta-merta bisa diperjualbelikan. Kredit karbon yang diperdagangkan harus disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional, seperti Verra dan Gold Standard. Riza Suarga, Ketua Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (APERKARIA), menjelaskan tujuan sertifikasi adalah untuk memastikan penjual kredit karbon berkomitmen pada pengurangan emisi dari hasil penjualan. Misalnya, perusahaan konservasi hutan tidak menggunakan dana hasil penjualan kredit karbon untuk mengubah lahan hutan menjadi perkebunan sawit yang justru menghasilkan emisi CO2. “Tanpa disertifikasi, (kredit karbon) tidak bisa dijual karena barangnya tidak kelihatan. Yang dijual adalah kemampuan penyerapan karbonnya. Harga kredit karbon akan menarik jika proyeknya berintegritas tinggi, surveilansnya jelas, dan bukan hoaks,” papar Riza. Bagaimana kredit karbon diperdagangkan? Kredit karbon diperdagangkan di pasar sukarela (voluntary carbon market) dan pasar wajib (mandatory carbon market). Perdagangan di pasar karbon sukarela tidak diatur pemerintah. Dalam pasar sukarela, para penghasil emisi mengkompensasi CO2 yang dihasilkan dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang ditargetkan untuk mengurangi atau meniadakan emisi CO2. Transaksi terjadi langsung antara pembeli dan penjual atau melalui pialang (broker). Salah satu contohnya, Pertamina Patra Niaga, yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak, membeli kredit karbon dari Pertamina New Renewable Energy (Pertamina NRE) sebesar 1,8 juta ton emisi karbon ekuivalen untuk satu tahun. Kredit karbon itu akan menyeimbangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh Pertamina Niaga. Sumber kredit karbonnya adalah pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Lahendong di Sulawesi Utara yang dikelola Pertamina NRE. Provinsi Kalimantan Timur juga berhasil meraup $110 juta insentif pengurangan karbon dari Bank Dunia untuk pengurangan karbon sebesar 30 juta ekuivalen CO2 . Sebaliknya, pada pasar karbon wajib atau yang dikenal dengan Emission Trading System (ETS) atau “cap-and-trade system”, pihak berwenang menetapkan batas emisi karbon yang dihasilkan oleh setiap peserta ETS. Batasan itu akan dikurangi setiap tahunnya dan diberikan dalam bentuk alokasi kuota emisi. Jika belum terbentuk harga di pasar karbon, pemerintah bisa menentukan harga karbon dengan cara menetapkan harga dasar (floor price) atau melakukan pelelangan. Dikutip dari Indonesia Commodity Derivative Exchange (ICDX), kuota emisi itu ditetapkan pada awal periode, biasanya tahunan. Peserta pasar karbon wajib melaporkan emisi yang dihasilkan secara berkala kepada lembaga yang ditunjuk. Pada akhir periode, peserta yang melewati batas emisi bisa membeli kuota tambahan dari peserta lain yang surplus kuota karena menghasilkan emisi lebih sedikit. Bila tidak membeli kuota tambahan, peserta dengan emisi karbon tinggi itu harus membayar denda. Secara sederhana, cara kerja ETS kira-kira seperti ini: pemerintah menetapkan jumlah total emisi CO2 yang dikeluarkan oleh para peserta yang berpartisipasi dalam pasar karbon wajib, sebanyak 5 unit. Perusahaan yang bisa menghasilkan emisi lebih sedikit dari batas total emisi tadi bisa menjual kelebihan kuota itu ke perusahaan yang tidak bisa mengurangi emisi. Saat ini, European Union Emission Trading System (EU ETS) adalah pasar wajib karbon dan masih terbesar di dunia. Sejauh mana perkembangan pasar karbon di dunia Menurut Bank Dunia dalam laporan “State and Trends of Carbon Pricing 2023” yang dirilis pada 23 Mei, saat ini, hampir seperempat emisi gas rumah kaca global atau 23 persen sudah tercakup oleh 73 instrumen pengurangan karbon, baik dalam bentuk ETS maupun pajak karbon. Cakupan itu meningkat dari 7 persen pada satu dasawarsa lalu ketika Bank Dunia memulai laporan itu. Bank Dunia mencatat pemasukan dari pajak karbon dan ETS secara global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2022, yaitu $95 miliar. Tahun ini, sejumlah negara, termasuk Australia, Indonesia, Malaysia dan Vietnam dijadwalkan akan memulai pasar karbon dengan sistem ETS. Bagaimana perkembangan bursa karbon di Indonesia Saat ini, sejumlah perusahaan sudah menjalankan perdagangan karbon secara sukarela. Indonesia berancang-ancang memulai pasar wajib karbon untuk memenuhi mandat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam webinar mengenai ekonomi hijau awal Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perdagangan karbon dengan sistem ETS dilakukan bertahap, dimulai dari sektor pembangkit listrik. Pada Februari lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan perdagangan wajib karbon untuk pembangkit listrik batu bara (PLTU). Ada 99 unit PLTU atau 42 perusahaan yang akan berpartisipasi dalam perdagangan dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW. Pada Juli nanti, bila tak ada aral melintang, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan ETS, sedangkan perdagangannya akan dimulai September. Namun, hingga tulisan ini dikeluarkan belum ada detil bursa karbon BEI dengan mekanisme ETS itu. Apakah perdagangan karbon efektif mengurangi emisi? Adhityani Putri, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah mengatakan skema perdagangan karbon bisa memotivasi perusahaan/entitas proyek hijau untuk mengurangi emisi karbon agar bisa menjual lebih banyak kredit karbon. Sebaliknya, penghasil emisi juga termotivasi untuk bertransisi ke energi atau teknologi hijau untuk mengurangi pembelian kredit karbon. Menurut laporan iklim Uni Eropa yang dirilis Desember 2022, sektor-sektor yang tercakup dalam EU ETS berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 34,6% sejak pasar karbon Uni Eropa itu diluncurkan pada 2005. Senada, Riza Suarga dari Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (APERKARIA) mengatakan perdagangan karbon bisa mengubah cara berpikir dan budaya korporasi untuk menjalankan ekonomi hijau. “Dengan membeli kredit karbon, perusahaan terekspos melakukan sesuatu yang bagus untuk melestarikan lingkungan dan mengkonservasi hutan. Jadi, mendorong perusahaan untuk berusaha lebih baik. Misalnya, tahun depan, dia berusaha menurunkan emisi supaya tidak membeli kredit karbon terlalu besar,” tutur Riza. [ft/dw]