Roket bulan raksasa milik Badan Aeronautika dan Antariksa Nasional Amerika (NASA) Sistem Peluncuran Antariksa, dengan kapsul astronaut tanpa awak, akan mulai merangkak berjam-jam ke landasan peluncuran pada Selasa (16/8) malam menjelang penerbangan uji debut raksasa itu akhir bulan ini. Roket dengan tinggi 98 meter itu dijadwalkan memulai misi pertamanya ke antariksa – tanpa manusia – pada 29 Agustus. Ini akan menjadi perjalanan demonstrasi penting yang tertunda lama ke bulan dalam program Artemis NASA, program miliaran dolar untuk mengembalikan manusia ke permukaan bulan sebagai latihan untuk misi masa depan ke Mars. Sistem Peluncuran Antariksa, yang pengembangannya dalam dekade ini dipimpin Boeing, dijadwalkan keluar dari gedung perakitannya di Kennedy Space Center NASA di Florida sekitar pukul 9 malam waktu setempat dan memulai perjalanan sejauh 6 km ke landasan peluncuran. Bergerak kurang dari 1,6 km per jam, peluncuran itu memakan waktu sekitar 11 jam. Duduk di atas roket itu adalah kapsul astronaut Orion NASA, pod yang dibangun Lockheed Martin Corp LMT.N. Pod ini dirancang terpisah dari roket di antariksa, mengangkut manusia ke sekitar bulan dan bertemu pesawat antariksa lain yang akan membawa astronaut turun ke permukaan bulan. Tetapi untuk misi 29 Agustus, yang disebut Artemis 1, kapsul Orion akan diluncurkan di atas Sistem Peluncuran Antariksa tanpa manusia dan mengorbit di sekitar bulan sebelum kembali ke Bumi untuk jatuh di lautan 42 hari kemudian. Jika cuaca buruk atau masalah teknis kecil memicu penundaan peluncuran pada 29 Agustus, NASA telah menetapkan tanggal peluncuran cadangan pada 2 September dan 5 September. [ka/jm]
Category: Dunia
Australia Akan Lindungi Great Barrier Reef dengan Larang Tambang Batu Bara
Pemerintah baru Australia mengumumkan, Kamis (4/8), pihaknya berencana untuk mencegah pengembangan tambang batu bara karena kemungkinan berdampak pada Great Barrier Reef, terumbu karang terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan negara itu. Menteri Lingkungan Tanya Plibersek mengatakan ia tidak akan menyetujui Proyek Batubara Central Queensland di barat laut kota Rockhampton, Queensland. Keputusan pemerintah ini sejalan dengan keinginan Partai Hijau. Partai minoritas ini sebelumnya memang menekan pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah, yang terpilih pada Mei, untuk menolak persetujuan proyek-proyek baru terkait penambangan batu bara atau gas, untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Australia. “Berdasarkan informasi yang tersedia pada tahap ini, saya percaya bahwa proyek tersebut kemungkinan akan memiliki dampak yang membahayakan Taman Laut Great Barrier Reef, dan nilai-nilainya sebagai Warisan Dunia dan Warisan Nasional,” kata Plibersek dalam sebuah pernyataan. Para pendukung proyek pengembangan tambang batu bara memiliki waktu 10 hari kerja untuk menanggapi rencana penolakan sebelum menteri lingkungan membuat keputusan akhir. Partai Hijau menyambut baik berita itu dan mendesak menteri itu untuk juga menolak 26 rencana tambang batu bara lainnya. ”Sekarang kami membutuhkan moratorium menyeluruh pada semua proyek batu bara dan gas baru,” kata pemimpin Partai Hijau Adam Bandt dalam sebuah pernyataan. Rencana penolakan ini diumumkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan rancangan undang-undang yang akan mengabadikan ambisi pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Australia sebesar 43% di bawah tingkat 2005 pada akhir dekade ini. RUU itu disahkan dengan 89 suara mendukung dan 55 suara menolak. Target pemerintah sebelumnya adalah pengurangan antara 26 persen-28 persen, yang ditetapkan pada konferensi iklim Paris pada tahun 2015. [ab/uh]
PBB Akui Hak Atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat
Majelis Umum PBB, Kamis (28/7), menyetujui resolusi yang mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut resolusi itu sebagai keputusan bersejarah. Hasil pemungutan suara di badan dunia beranggotakan 193 negara adalah 161 mendukung dan tidak ada yang menolak, dengan delapan negara menyatakan abstain. Mereka yang abstain adalah China, Rusia, Belarus, Kamboja, Iran, Suriah, Kirgistan, dan Ethiopia. “Perkembangan penting ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota dapat bersatu dalam perjuangan kolektif melawan tiga krisis di planet ini, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi,” kata wakil juru bicara Guterres, Farhan Haq. Resolusi tersebut, yang didasarkan pada teks serupa yang diadopsi tahun lalu oleh Dewan HAM yang berbasis di Jenewa, menyerukan kepada semua negara, organisasi internasional, dan bisnis untuk meningkatkan upaya untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi semua orang. Guterres memperingatkan bahwa adopsi resolusi itu hanyalah permulaan. Ia mendesak semua negara untuk membuat hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan “menjadi kenyataan bagi semua orang, di mana saja,” kata Haq. Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum. Rusia dan negara-negara lain yang abstain mengatakan hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan hanya bisa menjadi hak yang diakui secara hukum jika dimasukkan dalam perjanjian internasional. Meskipun demikian, resolusi Majelis Umum itu dipuji banyak pihak sebagai tonggak sejarah, termasuk oleh Inger Andersen, direktur eksekutif Program Lingkungan PBB yang berbasis di Nairobi. Andersen mengatakan, setelah 50 tahun berjuang, harapan itu akhirnya terwujud. “Sejak Deklarasi Stockholm 1972, hak itu telah diintegrasikan ke dalam konstitusi, hukum nasional dan perjanjian regional,” kata Andersen. “Pada Oktober 2021, hak itu diakui oleh Dewan HAM PBB. Keputusan hari ini membuat hak itu mendapat pengakuan universal.” [ab/ka]
Rusia akan Keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pasca 2024
Rusia hari Selasa (26/7) mengatakan akan menarik diri dari Stasiun Antariksa Internasional setelah 2024 untuk membangun pos orbitnya sendiri. Kepala antariksa negara itu menyampaikan pengumuman itu selama pertemuan dengan Presiden Vladmir Putin. Yuri Borisov, CEO badan antariksa negara Roscosmos, dalam pertemuan itu mengatakan Rusia berencana memenuhi janji kepada mitranya sebelum benar-benar mundur. “Tentu saja, kami akan mematuhi semua komitmen kami kepada mitra kami, tetapi keputusan untuk meninggalkan stasiun ini setelah 2024 telah dibuat,” kata Borisov selama pertemuan itu. “Saya pikir kami saat itu akan mulai bekerja di stasiun antariksa Rusia,” tambahnya. Moskow telah menjelaskan bahwa membuat stasiun antariksa Rusia adalah salah satu prioritas utamanya. Badan antariksa AS belum diberitahu secara khusus tentang penarikan Rusia dari Stasiun Antariksa Internasional, kata seorang pejabat senior NASA kepada kantor berita Reuters. NASA dan mitra lain yang terlibat dalam Stasiun Antariksa Internasional berharap untuk melanjutkan kemitraan mereka hingga tahun 2030, tetapi Rusia tidak mau berkomitmen untuk apa pun setelah tahun 2024. Pengumuman itu keluar pada saat ketegangan meningkat antara Barat dan Moskow karena invasi Rusia ke Ukraina. Ini juga terjadi hanya sebulan setelah NASA dan Roscosmos setuju untuk terus menggunakan roket Rusia untuk mengirim astronot ke stasiun antariksa. [my/jm]
Industrialisasi Picu Kenaikan Permukaan Laut Tercepat dalam 4.000 Tahun
Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut naik lebih cepat dari sebelumnya dalam 4.000 tahun terakhir, demikian menurut penelitian baru yang dilakukan di gua-gua laut di Mallorca, Spanyol. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances itu menemukan bahwa tinggi permukaan laut sebelum era industrialisasi mungkin tetap stabil sejak 2.840 tahun sebelumnya. Sebelum itu, terdapat periode selama 420 tahun di mana permukaan air laut naik 0,54 milimeter per tahun. Patut dicatat, tingkat kenaikan permukaan laut di era modern jauh lebih cepat. Sepanjang tahun 1993 sampai 2018, permukaan laut naik 3,5 milimeter per tahun. “Temuan ini benar-benar hanya mengonfirmasi betapa luar biasa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia saat ini dan betapa cepatnya kenaikan permukaan laut,” kata ahli kelautan Rutgers University, Jennifer Walker, yang tidak terlibat dalam penelitian itu. Mengetahui betapa bervariasinya tinggi permukaan laut, sebelum terjadinya perubahan iklim, penting untuk dapat memahami bagaimana kenaikan permukaan laut saat ini berlawanan dengan pasang surut alami. Industrialisasi dan emisi gas rumah kaca yang menyertainya dimulai bersamaan ketika orang-orang mulai mencatat tinggi permukaan laut, yaitu sekitar 100-150 tahun lalu. Tapi beberapa tempat tertentu menyimpan ‘catatan’ alami permukaan laut yang dapat menjangkau ribuan tahun lalu. “Selama beberapa puluh tahun terakhir, khususnya, ada lebih banyak rekonstruksi perubahaan tinggi permukaan laut relatif [di masa lalu]. Dan itu semua sangat berguna untuk memahami jenis konteks latar belakang akan apa yang kita saksikan sekarang,” kata Walker. Dalam penelitian terbaru, ahli geologi Bogdan Onac dari University of South Florida dan rekan-rekannya menggunakan rekam jejak alami permukaan laut yang terawetkan di dalam gua-gua laut di Mallorca, Spanyol. Gua-gua itu dipenuhi stalaktit – batuan lancip yang terbuat dari tumpukan mineral yang menggantung dari langit-langit gua – yang tercelup dalam air laut. Ketika menguap, air laut yang menempel pada stalaktit itu menyisakan kerak mineral tipis persis pada ketinggian permukaan laut. Karena pasang surut mengubah tinggi permukaan laut menjadi naik-turun, kerak mineral itupun lama-kelamaan menumpuk menjadi batuan mineral dalam bentuk bola football yang melingkupi stalaktit. Tumpukan kerak mineral yang paling tipis menandakan titik pasang dan surut air laut pada masanya, sementara kerak paling tebal menunjukkan tinggi permukaan laut rata-rata. Data menunjukkan, tinggi permukaan laut tampak stabil dengan margin delapan sentimeter di Mallorca selama 3.000 tahun sebelum dimulainya revolusi industri. Sebelum itu, permukaan laut sempat meningkat selama 400 tahun dalam kecepatan yang setidaknya enam kali lebih lambat dibanding saat ini. Temuan yang sama dengan menggunakan rekam jejak alami juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya, meski catatan tinggi permukaan laut yang melampaui 2.500 tahun lalu tidak terlalu pasti. Onac berharap para pengambil kebijakan dapat memanfaatkan temuannya. [rd/em]
Studi: Hampir Seperempat Penduduk Dunia Berisiko Alami Banjir
Lebih dari 1,8 miliar orang di seluruh dunia berisiko dilanda banjir parah, demikian menurut penelitian baru. Sebagian besar di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah di wilayah Asia, dan empat dari 10 orang hidup dalam kemiskinan. Angka tersebut jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa risiko tersebut terkonsentrasi di antara mereka yang paling tidak mampu bertahan dan pulih dari banjir. “Saya rasa ini memang makalah yang berharga. Karena hubungan antara kemiskinan dan risiko banjir ini tampaknya diabaikan,” kata ahli hidrologi Bruno Merz, dari Pusat Penelitian Geosains Jerman, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Penilaian risiko banjir biasanya dianggap sebagai risiko dalam hal keuangan yang merupakan resiko tertinggi di negara-negara kaya di mana lebih banyak harta dipertaruhkan. Studi baru berfokus pada bagaimana risiko terpapar banjir dan kemiskinan saling terkait satu sama lain. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications itu menggabungkan sejumlah basis data risiko banjir global dengan informasi tentang kepadatan penduduk dan kemiskinan. Penelitian itu berfokus pada tempat-tempat di mana banjir sedalam 15 sentimeter atau lebih dalam terjadi setidaknya rata-rata setiap 100 tahun sekali. Studi tersebut menemukan bahwa hampir 90 persen orang yang berisiko terkena banjir parah tinggal di negara miskin, bukan negara kaya. Lebih dari 780 juta orang yang terkena banjir hidup dengan pendapatan kurang dari $5,50 per hari. [my/jm]
147 Orang Tewas dalam Waktu Kurang dari Sebulan Akibat Hujan Musiman di Pakistan
Jumlah korban tewas akibat insiden terkait hujan selama sebulan terakhir telah meningkat menjadi 147 karena hujan terus melanda Pakistan, memicu banjir bandang di beberapa bagian negara itu, kata para pejabat, Senin (11/7). Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional mengatakan bahwa 88 perempuan dan anak-anak termasuk di antara yang tewas sejauh ini. Hujan musiman itu juga merusak rumah, jalan, jembatan dan pembangkit listrik di berbagai penjuru negara itu. Situasi sangat memprihatinkan tergambar di Karachi, kota terbesar di negara itu, di mana seluruh lingkungan masih terendam pada hari Senin, sehingga membuat banyak orang terjebak di beberapa tempat atau mencoba untuk melewati air setinggi lutut dengan berjalan kaki atau bersepeda. Beberapa warga menyewa perahu untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. “Saat ini situasinya seperti ini. Kami harus melakukan perjalanan dengan perahu, dan bukan dengan kendaraan biasa karena jalanan tergenang air,” kata Abdul Raheem, seorang warga Karachi. Sejumlah warga Karachi lainnya mengatakan mereka terpaksa meninggalkan mobil-mobil mereka di jalan yang terendam air dan berjalan melewati air setinggi pinggang. Pihak berwenang memanggil pasukan paramiliter untuk membantu upaya mengalirkan air dari jalan-jalan yang banjir dan mengevakuasi orang-orang. Tingkat curah hujan kali ini hampir dua kali lipat tingkat curah hujan rata-rata saat ini sepanjang tahun. Musim hujan sempat menyebabkan kekacauan di barat daya provinsi Baluchistan, di mana 63 orang dilaporkan telah tewas sejauh ini. Di provinsi Sindh, di mana Karachi adalah ibu kotanya, badan penanggulangan bencana mengatakan sedikitnya 26 orang tewas. Hujan deras juga melanda Islamabad dan provinsi Punjab, Pakistan Timur. Para ahli mengatakan perubahan iklim adalah penyebab hujan yang lebih deras dari biasanya di Pakistan. Setiap tahun, banyak kota di Pakistan berjuang menanggulangi banjir tahunan, menuai kritik tentang perencanaan pemerintah yang buruk. Musim hujan berlangsung dari Juli sampai September dan para ahli mengatakan hujan sangat penting untuk mengairi tanaman dan mengisi bendungan dan waduk air lainnya di Pakistan. Beberapa bagian dari Pakistan selatan telah menghadapi kekeringan sejak awal tahun ini. [ab/uh]
Faroe Batasi Perburuan Lumba-lumba setelah Pembantaian Besar
Pemerintah Kepulauan Faroe mengusulkan batas tangkapan tahunan 500 lumba-lumba sisi putih untuk tahun 2022 dan 2023, setelah pembantaian lebih dari 1.400 lumba-lumba dalam sehari pada tahun lalu menuai kecaman di dalam dan luar negeri. Perburuan lumba-lumba di pulau-pulau Atlantik Utara itu sudah menjadi tradisi selama empat abad. Mamalia laut itu dibunuh untuk diambil daging dan lemaknya. Perburuan itu diizinkan, namun bukan untuk tujuan komersial. Para aktivis lingkungan mengklaim itu sebagai tindakan kejam. Orang-orang di Faroe yang membela praktik tradisional ini bahkan angkat bicara, menanggapi pembantaian besar-besaran lumba-lumba tahun lalu. Mereka khawatir bahwa perburuan itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan karena jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dan tampaknya dikelola oleh organisasi yang tidak biasanya. Pada hari Minggu, pemerintah Faroe mengatakan bahwa tindakan pembatasan itu “sebagai tanggapan atas tangkapan yang luar biasa besar” pada 14 September 2021. Ia menambahkan bahwa proposal tersebut diperkirakan akan diimplementasikan sebagai perintah eksekutif pada 25 Juli. ”Aspek-aspek yang menyangkut usaha penangkapan itu tidak memuaskan, khususnya jumlah lumba-lumba yang dibunuh,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. “Ini tidak mungkin menjadi tingkat tangkapan yang berkelanjutan pada basis tahunan jangka panjang.” Kepulauan Faroe adalah wilayah semi-independen yang menjadi bagian dari Denmark. Kepulauan ini terletak antara Skotlandia dan Islandia. Penduduk kepulauan itu biasanya membunuh hingga 1.000 mamalia laut — terutama paus pilot — setiap tahun, menurut data Kepulauan Faroe. Pada tahun 2020, pembunuhan itu hanya mencakup 35 lumba-lumba sisi putih. Lumba-lumba sisi putih dan paus pilot bukanlah spesies yang terancam punah. Setiap tahun, penduduk kepulauan itu menggiring kawanan mamalia tersebut ke perairan dangkal. Di perairan itu, kawanan ikan besar itu dbantai, untuk kemudian daging dan lemaknya dibagikan kepada komunitas setempat. Pemerintah Faroe mengatakan, praktik ini didasarkan pada hak dan tanggung jawab rakyatnya untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. [ab/uh]