Sejumlah produsen mobil listrik Tiongkok meningkatkan upaya untuk mendominasi pasar otomotif Inggris. Di tengah keraguan konsumen untuk beralih ke mobil listrik, tujuh produsen Tiongkok menawarkan beragam kendaraan listrik mutakhir dengan harga lebih terjangkau.
Category: Asia Pasifik
Dewan Pengawas Meta Desak Penskorsan PM Kamboja dari Facebook
Dewan Pengawas Platform Meta, Kamis (29/6) menyerukan penskorsan PM Kamboja Hun Sen selama enam bulan, dengan mengatakan video yang diposting di laman Facebooknya telah melanggar peraturan Meta mengenai ancaman kekerasan. Dewan yang didanai Meta tetapi beroperasi secara independen itu mengatakan perusahaan itu telah keliru dengan mengabaikan video itu dan memerintahkan penghapusannya dari Facebook. Meta, dalam pernyataan tertulis, setuju untuk menghapus video itu tetapi menyatakan akan menanggapi rekomendasi untuk menskors Hun Sen setelah peninjauan kasusnya. Penskorsan itu akan membungkam laman Facebook perdana menteri itu kurang dari sebulan sebelum pemilu di Kamboja, meskipun para kritikus mengatakan pemilu itu hanya merupakan kedok mengingat pemerintahan Hun Sen yang otokratis. Keputusan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian teguran Dewan Pengawas mengenai bagaimana perusahaan media sosial terbesar di dunia itu menangani para pemimpin politik yang melanggar aturan dan menghasut untuk melakukan kekerasan seputar pemilu. Upaya integritas pemilu perusahaan itu menjadi pusat perhatian sementara AS mempersiapkan pemilihan presiden tahun depan. Dewan itu mendukung pelarangan Meta pada tahun 2021 terhadap mantan presiden Donald Trump – yang sekarang menjadi unggulan terdepan bagi nominasi calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu 2024 – setelah kerusuhan maut di Capitol Hill pada 6 Januari. Tetapi Dewan mengkritik sifat penangguhan tersebut yang tanpa batas dan mendesak persiapan yang lebih cermat dalam menghadapi situasi politik yang secara keseluruhan rawan. Meta memulihkan laman mantan presiden AS itu awal tahun ini. Pekan lalu, dewan mengatakan penanganan Meta terkait seruan kekerasan setelah pemilu Brasil 2022 terus menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas upaya pemilunya. Video Hun Sen, yang ditayangkan di laman resmi Facebooknya pada Januari lalu, memperlihatkan perdana menteri itu mengancam akan memukuli lawan-lawan politiknya dan mengirim “bandit-bandit” ke rumah mereka, menurut putusan dewan. Meta menetapkan ketika itu bahwa video itu melanggar aturannya, tetapi memilih membiarkannya berdasarkan pengecualian “kelayakan berita,” dengan alasan bahwa publik tertarik untuk mendengarkan peringatan kekerasan oleh pemerintah mereka, kata putusan itu. Dewan berpendapat bahwa mudarat video itu lebih besar daripada nilai beritanya. [uh/ab]
Polisi Filipina Gerebek Kantor Kejahatan Siber, Selamatkan 2.700 Pekerja
Polisi Filipina hari Selasa (27/6) mengatakan, mereka menyelamatkan lebih dari 2.700 pekerja yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, yang diduga tertipu untuk bekerja dalam operasi kejahatan dunia maya (siber). Polisi yang didukung oleh pasukan pilihan, melakukan penggerebekan besar-besaran di La Pinas hari Selasa (27/6), menyelamatkan pekerja dari sedikitnya 17 negara yang diduga tertipu untuk bekerja di situs palsu game online dan kelompok kejahatan siber lainnya. Pemimpin unit anti-kejahatan dunia maya kepolisian Filipina, Brigjen Sydney Hernia mengatakan, polisi yang berbekal surat perintah menggerebek dan menggeledah gedung di daerah itu sekitar tengah malam. Ia mengatakan pihaknya menyelamatkan 1.534 orang Filipina dan 1.190 orang asing dari setidaknya 17 negara, termasuk China, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Belum jelas berapa banyak tersangka pemimpin sindikat yang ditangkap. Polisi menggerebek tersangka kejahatan siber lainnya di pelabuhan bebas, Clark di kota Mabalacat di provinsi Pampanga di utara Manila pada Mei, di mana ditangkap hampir 1.400 pekerja Filipina dan asing yang diduga telah dipaksa melakukan penipuan mata uang kripto, kata polisi. Penipuan kejahatan dunia maya telah menjadi masalah besar di Asia dengan laporan bahwa orang-orang dari wilayah tersebut dan sekitarnya terpikat untuk mengambil pekerjaan di negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja yang bermasalah. Namun, banyak dari pekerja ini terjebak dalam perbudakan virtual dan dipaksa untuk ikut-serta dalam penipuan yang menarget orang-orang melalui Internet. [ps/lt]
Deforestasi Hutan Tropis Dunia Melejit pada 2022
Dunia kehilangan kawasan hutan hujan tropis tua seukuran Swiss pada tahun lalu, menyusul terus berlanjutnya aktivitas deforestasi di kawasan Amazon, Brazil, menurut studi pemantauan hutan, Selasa (27/6). Global Forest Watch, yang didukung oleh lembaga nirlaba World Resources Institute (WRI) dan menggunakan data hutan yang dikumpulkan oleh University of Maryland, mengungkapkan bahwa sekitar 41.000 km persegi hutan hujan tropis hilang pada 2022. Tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Brazil Jair Bolsonaro, yang ternyata justru menyumbang lebih dari 40 persen dari semua angka deforestasi itu. Meskipun dunia sepakat untuk memangkas angka deforestasi menjadi nol pada 2030, tetapi kenyataannya laju kehilangan hutan tropis pada tahun lalu melebihi tingkat 2021. “Angka 2022 sangat mengecewakan,” kata Francis Seymour, seorang pejabat WRI. “Kami berharap sekarang untuk melihat sinyal dalam data (yang kami miliki) bahwa kami sedang membalikkan situasi dalam situasi deforetasi ini.” Global Forest Watch menghitung ‘hutan primer’, yang mencakup hutan dewasa yang belum dibuka atau ditanam kembali dalam sejarah belakangan ini. Hutan sejenis itu melindungi dunia dari perubahan iklim karena menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang massif. Kehilangan hutan tropis pada tahun lalu menyebabkan dunia harus melepaskan sekitar 2,7 gigaton karbon dioksida, setara dengan emisi bahan bakar fosil tahunan India, kata laporan itu. Indonesia dan Malaysia berhasil menjaga angka deforestasi hingga mendekati rekor terendah, melanjutkan rangkaian penurunan deforestasi selama bertahun-tahun yang didorong oleh perkebunan kelapa sawit. Kebijakan Indonesia yang ketat, seperti moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, membantu pencapaian tersebut. Negara-negara dengan area hutan yang luas lainnya kesulitan untuk mengikuti kemajuan yang dicapai Asia. Republik Demokratik Kongo dan Bolivia mengalami kehilangan hutan tropis terbesar setelah Brazil. Pertanian komoditas sebagian besar bertanggung jawab atas deforestasi di Bolivia, kata para pakar, karena pemerintah mendukung ekspansi agribisnis. Bolivia adalah satu dari sedikit negara yang tidak bergabung dengan janji nol deforestasi. Namun kesepakatan itu belum membuat perbedaan yang berarti. Analisis Global Forest Watch menemukan luas deforestasi pada 2022 lebih dari 10.000 km persegi melebihi apa yang diperlukan untuk menghentikannya pada 2030. “Kita berada jauh dari jalur dan mengarah ke arah yang salah,” kata Rod Taylor, Direktur Program Hutan Global WRI. Dunia kehilangan hutan 10 persen lebih sedikit pada 2022 dibandingkan 2021, karena lebih sedikit kebakaran besar yang terjadi di hutan boreal Rusia, meskipun negara tersebut masih kehilangan 43.000 km persegi hutan rapat pada tahun lalu. [ah/rs]
Peralatan Untuk Membuang Air Olahan Limbah dari PLTN Fukushima ke Laut Sudah Siap
Semua peralatan yang diperlukan untuk melepaskan air olahan limbah radioaktif ke laut, dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur, telah selesai dan siap diinspeksi keamanannya oleh regulator Jepang pekan ini, kata operator PLTN itu hari Senin (26/6), di tengah arus tentangan dari dalam dan luar Jepang karena masalah keamanan. Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings mengatakan pihaknya telah memasang bagian terakhir dari terowongan bawah laut yang digali untuk melepaskan air limbah radioaktif ke lepas pantai. Pemasangan itu menyelesaikan pembangunan peralatan yang dibutuhkan, yang sudah dimulai sejak Agustus 2022. Inspeksi keamanan wajib terhadap peralatan tersebut akan mulai dilakukan hari Rabu (28/6), kata Ketua Otoritas Regulasi Nuklir Shinichi Yamanaka, yang mengunjungi PLTN Fukushima Daiichi pekan lalu. Jika semuanya lancar, TEPCO diperkirakan akan menerima izin keselamatan untuk melepaskan air olahan limbah radioaktif itu ke laut sekitar seminggu setelah inspeksi selesai dilakukan, kata pejabat terkait. Pelepasan limbah kemungkinan akan mulai dilakukan pada musim panas ini, meskipun tanggal pastinya belum ditentukan. Rencana itu menghadapi protes keras dari kelompok nelayan setempat yang khawatir akan keamanan dan kerusakan reputasi. Sejumlah negara sekitar, termasuk Korea Selatan, China dan beberapa negara kepulauan Pasifik juga mengungkapkan kekhawatiran tentang masalah keamanan. Pemerintah dan pejabat utilitas mengatakan bahwa air limbah, yang saat ini disimpan di sekitar seribu tangki di PLTN itu, harus dibuang untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja jika terjadi gempa bumi dan untuk memberi ruang bagi penonaktifan pabrik. Mereka mengatakan bahwa air limbah yang sudah diolah namun masih sedikit mengandung zat radioaktif itu akan diencerkan hingga tingkat yang aman dan akan dilepaskan secara bertahap ke samudra selama beberapa puluh tahun, sehingga tidak akan membahayakan manusia dan ekosistem laut. Beberapa ilmuwan mengatakan, dampak jangka panjang paparan radionuklida dosis rendah belum diketahui dan pelepasan air limbah itu sebaiknya ditunda. Sementara ilmuwan lain mengatakan bahwa rencana pelepasan limbah itu aman, namun menuntut lebih banyak transparansi, termasuk memberi akses kepada ilmuwan luar untuk ikut serta dalam pengambilan sampel dan memantau pelepasan limbah itu. Jepang telah meminta dukungan dari Badan Energi Atom Internasional untuk mendapatkan kredibilitas dan memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diambil telah memenuhi standar internasional. Sebuah gempa bumi dahsyat dan tsunami pada 11 Maret 2011 menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima Daiichi, menyebabkan tiga reaktornya mencair dan air pendinginnya terkontaminasi dan bocor terus menerus. Air itu lantas dikumpulkan, diolah dan disimpan dalam tangki, yang akan mencapai kapasitas maksimumnya pada awal 2024. [rd/rs]
Puluhan Ribu Orang Terpaksa Mengungsi Karena Banjir di India
Puluhan ribu orang berlindung di kamp-kamp bantuan yang dikelola pemerintah saat hujan deras mengguyur desa-desa di timur laut India, dan satu orang dilaporkan tewas akibat banjir minggu ini, kata sebuah badan bantuan pemerintah, Jumat (23/6). Negara bagian Assam dalam siaga merah dan bersiap menghadapi lebih banyak hujan akhir pekan ini. Pihak berwenang Asam telah mengevakuasi orang-orang di daerah-daerah dataran rendah. Hampir 14.000 orang saat ini tinggal di 83 kamp bantuan yang dioperasikan oleh pemerintah negara bagian Assam di 20 dari 31 distrik negara bagian itu, kata badan penanggulangan bencana negara bagian tersebut dalam sebuah pernyataan. Secara keseluruhan, hampir 500.000 orang telah terdampak banjir monsun di negara bagian tersebut. “Kami sepenuhnya siap menghadapi situasi ini dengan petugas-petugas penyelamat kami yang dikerahkan di lokasi-lokasi yang rentan dan paling parah terkena dampaknya,” kata G.D. Tripathi, pejabat pemerintah negara bagian itu. Salah satu sungai terbesar di Asia, Brahmaputra, banjir setiap tahun. Sungai itu membentang sepanjang 1.280 kilometer, melintasi negara bagian Assam sebelum melewati Bangladesh, yang berbagi perbatasan sepanjang 260 kilometer dengan negara bagian Assam. Tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat telah terjadi di beberapa bagian negara bagian Assam dan Sikkim, kata pernyataan itu. Di negara bagian tetangga Meghalaya, tanah longsor menghancurkan dinding-dinding pembatas stadion olahraga besar, dan merusak beberapa kendaraan yang diparkir di sana, kata laporan media. Pada tahun 2022, banjir di India dan Bangladesh menyebabkan belasan orang tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Hujan monsun tahunan melanda wilayah tersebut pada bulan Juni hingga September. Hujan sangat penting untuk tanaman tadah hujan yang ditanam selama musim tersebut tetapi sering menyebabkan kerusakan yang luas. Pola monsun telah bergeser sejak tahun 1950-an, dengan musim kering yang lebih panjang dan diselingi dengan hujan lebat, menurut Roxy Mathew Koll, seorang ilmuwan iklim di Institut Meteorologi Tropis India di Pune. Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim adalah faktor di balik hujan yang tidak menentu yang memicu banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bangladesh dan timur laut India. Banjir tersebut menewaskan puluhan orang dan menyengsarakan hidup jutaan orang lainnya. [ab/lt]
Malaysia akan Ambil Tindakan Hukum terhadap Meta Terkait Konten Berbahaya
Malaysia pada Jumat (23/6) mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan induk Facebook, Meta Platforms, karena tidak menghapus posting-posting yang “tidak diinginkan” — tindakan terkuat yang diambil negara tersebut hingga saat ini terkait konten semacam itu. Pemilihan nasional tahun lalu yang diperebutkan dengan ketat telah menyebabkan peningkatan ketegangan etnis, dan sejak berkuasa pada bulan November, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mengekang apa yang disebutnya posting provokatif yang menyentuh ras dan agama. Facebook baru-baru ini “dibanjiri” oleh sejumlah besar konten yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan ras, royalti, agama, pencemaran nama baik, peniruan identitas, perjudian online, dan iklan penipuan, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam sebuah pernyataannya. Komisi itu juga mengatakan Meta telah gagal mengambil tindakan yang memadai meskipun badan itu telah berulang kali memintanya, dan bahwa tindakan hukum diperlukan untuk mempromosikan akuntabilitas keamanan dunia maya dan untuk melindungi konsumen. Meta belum menanggapi permintaan komentar Reuters. Komisi itu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang tindakan hukum apa yang mungkin diambil. Ras dan agama adalah masalah pelik di Malaysia, yang mayoritas penduduknya etnis Melayu Muslim, di samping etnis Tionghoa dan etnis minoritas India. Komentar tentang keluarga bangsawan negara itu juga merupakan masalah sensitif dan komentar negatif terhadap mereka dapat diadili berdasarkan undang-undang penghasutan. Tindakan terhadap Facebook dilakukan hanya beberapa minggu menjelang pemilihan daerah di enam negara bagian yang diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan antara koalisi multietnis Anwar dan Muslim Melayu yang konservatif. Facebook adalah platform media sosial terbesar di Malaysia dengan perkiraan 60% dari 33 juta penduduknya memiliki akun terdaftar. [ab/lt]
Warganet China Anggap Foto Langit Gelap di Atas China sebagai Bias Barat
Media pemerintah China dan sejumlah warganet nasionalis negara tersebut menuduh media Barat sengaja menggelapkan citra China dengan meredupkan gambar kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Beijing baru-baru ini. Namun, VOA mendapati warna yang sama dalam liputan yang diterbitkan oleh media resmi China. Sebuah kolase mulai beredar di media sosial China tak lama setelah kedatangan Blinken pada Minggu (18/6) pagi. Kolase itu membandingkan tiga foto dari tempat kejadian. Foto pertama diambil dari jarak jauh dari pesawat Blinken, menunjukkan langit biru di atas Beijing dengan pepohonan hijau di kejauhan. Gambar kedua dan ketiga adalah tangkapan layar dari video oleh BBC dan Washington Post yang memperlihatkan Blinken turun dari jet dengan langit di latar belakang yang terlihat lebih gelap dari pada foto pertama. Beberapa warganet nasionalis mengunggah ulang kolase tersebut dengan mengatakan perbandingan itu membuktikan bias media Barat. “Ketika Blinken kerkunjung ke China kemarin, cuaca di Beijing baik-baik saja. Akibatnya, gambar-gambar BBC menunjukkan langit kelabu, dan Blinken terlihat seperti orang kulit hitam dalam photo Washington Post,” tulis blogger “Former HR at HW” di situs Weibo. Unggahan tersebut, yang mengacu pada “filter rekayasa dari media Barat,” menambahkan, “Media Barat ini terus melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menggunakan trik-trik kecil guna menyebarkan desas-desus untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah China.” Postingan tersebut mendapat ribuan like. Global Times, media milik pemerintah China lalu mencuit di laman akunnya di Twitter. “’Filter rekayasa berwarna keabu-abuan yang biasa digunakan oleh media Barat terhadap China telah diterapkan pada kunjungan Blinken ke China. Dengan kacamata berwarna, mereka cenderung melihat segala sesuatu sebagai abu-abu.” Namun, media pemerintah Tiongkok CGTN menggunakan rekaman yang sama dalam siaran beritanya. Dalam video YouTube CGTN, gambar Blinken turun dari pesawat hampir sama dengan yang ada di Washington Post. Phil Cunningham, pengamat media pemerintah China, kepada VOA mengatakan, “Media yang berafiliasi dengan pemerintah China meski masih agak canggung, semakin fasih dalam jenis analisis berita yang berlangsung di seminar jurnalisme AS, dengan pembicaraan tentang bingkai naratif, meme, AI , manipulasi foto, meta-narasi, dll.” “Mereka tidak selalu benar,” katanya, “tetapi dengan meniru kecaman-kecaman Barat terhadap China, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan A) kekaguman tersembunyi B) kritik Barat benar-benar mengganggu mereka.” Layanan BBC China membantah tuduhan netizen di Twitter, menunjukkan bahwa CGTN menggunakan rekaman yang sama. VOA Mandarin menemukan bahwa kantor berita China, The Paper, yang mengkritik warna klip yang dirilis oleh BBC dan Washington Post, juga menggunakan rekaman gelap yang sama dalam liputannya sendiri. [my/rs]
Perusahaan Keamanan: Terduga Peretas China Bobol Ratusan Jaringan Publik, Pribadi
Terduga peretas asal China yang didukung oleh negara menggunakan celah keamanan di alat keamanan email populer untuk membobol jaringan ratusan organisasi sektor publik dan swasta secara global. Hampir sepertiga dari korban adalah lembaga pemerintah termasuk kementerian luar negeri, kata perusahaan keamanan siber Mandiant pada Kamis (15/6). “Ini adalah kampanye spionase dunia maya terluas yang diketahui dilakukan oleh aktor China sejak eksploitasi massal Microsoft Exchange pada awal 2021,” kata Charles Carmakal, kepala pejabat teknis (CTO) Mandiant, dalam pernyataan melalui email. Dalam postingan blog pada Kamis, Mandiant – yang dimiliki oleh raksasa teknologi Google – menyatakan “keyakinan tinggi” bahwa grup yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak di Gerbang Keamanan Email Barracuda Networks terlibat dalam “aktivitas spionase untuk mendukung Republik Rakyat China.” Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan itu dimulai sejak awal Oktober tahun lalu. Peretas mengirim email yang berisi lampiran file berbahaya untuk mendapatkan akses ke perangkat dan data organisasi yang ditarget, kata Mandiant. Dari semua organisasi yang menjadi korban, 55 persen berasal dari Amerika Serikat, 22 persen dari Asia Pasifik dan 24 persen dari wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika, termasuk kementerian luar negeri di Asia Tenggara, kantor perdagangan luar negeri dan organisasi akademik di Taiwan dan Hong Kong, kata perusahaan itu. Barracuda mengumumkan pada 6 Juni bahwa beberapa peralatan keamanan email-nya telah diretas pada awal Oktober, membuka pintu belakang bagi penyusup untuk masuk ke jaringan yang disusupi. Peretasan itu sangat parah sehingga perusahaan yang berbasis di California merekomendasikan penggantian peralatan sepenuhnya. Setelah menemukannya pada pertengahan Mei, Barracuda merilis program untuk menangkal serangan dan memperbaiki jaringan yang telah diserang tetapi grup peretas, yang diidentifikasi oleh Mandiant sebagai UNC4841, mengubah malware mereka untuk mencoba mempertahankan akses, kata Mandiant. Kelompok tersebut kemudian “melawan dengan operasi frekuensi tinggi yang menarget sejumlah korban yang berlokasi di sedikitnya 16 negara berbeda.” Berita tentang peretasan itu muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berangkat ke China akhir pekan ini sebagai bagian dari dorongan pemerintahan Biden untuk memperbaiki hubungan yang memburuk antara Washington dan Beijing. Kunjungan ini awalnya direncanakan berlangsung pada awal tahun ini tetapi ditunda tanpa batas waktu setelah AS menemukan dan menembak jatuh apa yang mereka sebut sebagai balon mata-mata China, yang terbang di atas Amerika Serikat. Mandiant mengatakan penargetan pada tingkat akun organisasi dan individu, berfokus pada isu-isu yang menjadi prioritas kebijakan tinggi untuk China, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan itu menyebut para peretas mencari akun email orang-orang yang bekerja untuk pemerintah yang memiliki kepentingan politik atau strategis bagi China. Pemerintah AS menuduh Beijing sebagai ancaman spionase dunia maya utamanya, dengan peretas China yang didukung negara mencuri data dari sektor swasta dan publik. Dalam hal upaya intelijen yang memengaruhi AS, infiltrasi elektronik terbesar China telah menarget OPM (sejenis BKN), Anthem, Equifax, dan Marriott. Awal tahun ini, Microsoft mengatakan peretas China yang didukung negara telah menarget infrastruktur penting AS dan dapat meletakkan dasar teknis untuk potensi gangguan komunikasi penting antara AS dan Asia jika terjadi krisis pada masa mendatang. China mengatakan AS juga terlibat dalam spionase dunia maya, dengan meretas komputer universitas dan perusahaannya. [lt/jm]
Warga AS ‘Perlu Disiapkan’ untuk Hadapi Serangan Siber China
Amerika Serikat mungkin tidak cukup tangguh untuk menangkis dan bertahan dari serangan yang dilakukan China terhadap berbagai infrastruktur penting jika persaingan kekuatan besar yang terjadi saat ini antara Washington dan Beijing berkembang menjadi konflik yang sebenarnya, menurut seorang pejabat urusan siber AS. Para pejabat AS telah menambah upaya untuk meningkatkan keamanan dunia maya untuk jaringan listrik dan sistem air di AS — yang kebanyakan dioperasikan oleh perusahaan swasta — sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, tetapi kepala Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber (CISA) memperingatkan pada Senin (12/6) bahwa lebih banyak tindakan pencegahan perlu diambil jika China memutuskan untuk menyerang. “Jika terjadi konflik, China hampir pasti akan menggunakan operasi siber yang agresif untuk menyerang infrastruktur penting kita, termasuk jaringan pipa dan jalur kereta api untuk menunda pengerahan militer dan untuk menimbulkan kepanikan masyarakat,” kata Direktur CISA Jen Easterly kepada hadirin di Aspen Institute di Washington. Dan yang membuat direktur CISA itu khawatir sama seperti kekhawatiran akan serangan siber itu sendiri adalah kemampuan warga AS untuk memperbaiki kerusakan akibat serangan sambil juga mampu menunjukkan kekuatan untuk bertahan. “Kita sebagai rakyat Amerika perlu memahami bukan hanya soal ketahanan dunia maya, tetapi juga pentingnya ketahanan operasional dan pentingnya ketahanan masyarakat,” kata Easterly. “Saya terus terang khawatir bahwa kita telah kehilangan sedikit ketahanan masyarakat.” Ini bukan pertama kalinya pejabat penting AS memperingatkan tentang kemampuan China untuk menimbulkan kerusakan yang cukup besar dengan menggunakan serangan siber. Banyak dari peringatan yang disampaikan itu berpusat pada skenario di mana China mencoba untuk menguasai Taiwan secara paksa. “Jika China memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada 2027, saya memperkirakan bahwa mereka memiliki rencana siber terkait hal tersebut,” ungkap seorang pejabat pertahanan AS pada April lalu. Sejumlah pejabat AS yang lain telah memperingatkan bahwa China dapat menggunakan serangkaian serangan siber terhadap Taiwan dan AS sebagai bagian dari serangan pembuka untuk mengurangi kemampuan Washington dalam menolong Taiwan pada invasi tersebut. [lt/rs]