Suara.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi akhirnya mengumumkan peresmian proyek base transceiver station (BTS 4G) yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.
Budi Arie mengakui kalau alasan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo ini sempat mangkrak karena adanya kasus korupsi yang dilakukan mantan Menkominfo Johnny G Plate dan eks Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kominfo Anang Latief.
“Karena sebenarnya persoalannya lebih banyak administratif hukum, dibanding persoalan teknikal. Ini bukan soal teknis, tapi soal administrasi hukumnya,” kata dia dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Kamis (28/12/2023).
Ia pun berterima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penyelesaian hukum serta administrasi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Budi Arie menjelaskan kalau total proyek BTS 4G keseluruhan berjumlah sekitar 7.200. Dari total itu, sekitar 1.800 menara BTS 4G dibangun oleh pihak operator seluler (Opsel).
“Dan yang kami bisa selesaikan hingga tahun ini 4.990. Tadi saya lapor ke Pak Presiden 4.988, berarti ada tambah dua yang sudah on-air,” lanjut dia.
![Tower BTS 4G Bakti Kominfo di Desa Wayharu, Pesisir Barat, Lampung. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/05/26/97953-tower-bts-4g-bakti-kominfo.jpg)
Budi tak menampik bahwa masih ada sekitar 630 BTS 4G yang belum selesai di tahun ini. Namun dia berharap sisa proyek tersebut bisa selesai tahun depan.
“Mudah-mudahan semester atau kuartal satu tahun depan, tiga bulan lah, kami bisa selesaikan yang di daerah kahar, khususnya di Papua,” jelasnya.
Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo
Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (BAKTI) membangun BTS 4G dalam dua tahap. Tahap pertama, sampai dengan Tahun 2020 total pembangunan BTS di 1.682 lokasi dan seluruhnya telah migrasi ke layanan jaringan 4G pada tahun yang sama.
“Selanjutnya mulai Tahun 2021, pembangunan Tahap Kedua di 5.618 lokasi yang dibagi menjadi dua fase, yaitu Fase 1 Tahun 2021 di 4.112 lokasi dan Fase 2 Tahun 2022 di 1.506 lokasi. Pembangunan difokuskan pada wilayah 3T, dengan 76% cakupannya berada di timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” tutur Menteri Kominfo Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kominfo, Kamis (28/12/2023).
Per 26 Desember 2023, sudah seluruh BTS 4G telah on-air untuk 1.682 lokasi. Sedangkan untuk Tahap 2 BTS di sebanyak 4.990 lokasi telah on air dari keseluruhan target.
“Sejumlah 628 lokasi belum on-air, mayoritas diakibatkan karena status kahar keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi,” jelas Menkominfo.
![Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 Johnny G Plate mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/6/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/27/39978-sidang-johnny-g-plate-korupsi-bts.jpg)
Korupsi BTS BAKTI Kominfo
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan belasan tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Dari belasan tersangka tersebut enam di antaranya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Salah satunya adalah mantan Menkominfo Johnny G Plate.
Dalam kasus ini, Johnny Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider satu tahun penjara. Kemudian dia juga harus membayar biaya pengganti Rp 17,8 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara.
Pada dakwaan Jaksa, Plate disebut menerima uang sebesar Rp 17,8 miliar pada kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.
Sementara eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif didakwa menerima uang senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai Rp 453 juta atau Rp 453.608.400.
Kemudian Konsorsium Fiberhome PT Telkom Infra, PT Multi Trans Data (PTMTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp 2,9 triliun atau Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar Rp 1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955.
Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar Rp 3,5 triliun atau Rp3.504.518.715.600. Akibatnya, Jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.